<![CDATA[Berbagai konflik lahan yang menurut doktrin hukum yang dianut di Indonesia berada dalam cakupan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan penerapan putusan PTUN dalam penyelesaian masalah lahan. Sengketa lahan ini diduga merupakan akibat dari pembangunan infrastruktur untuk memberikan layanan publik yang baik. Namun, dalam proses pengadaan, hal ini tidak diikuti oleh ketentuan hukum yang berlaku. Metode hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menilai bagaimana kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perkara menurut hukum negara yang digunakan untuk melaksanakan mekanisme penyelesaian sengketa lahan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor hukum yang menghambat penerapan undang-undang dan peraturan administrasi negara. Hak kepemilikan atas tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah menimbulkan sengketa tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan keputusan administrasi negara yang telah dibuat dan memiliki kekuatan hukum mengikat menimbulkan risiko di masyarakat ketika pejabat administrasi negara menolak untuk mengikuti keputusan tersebut, karena pengadilan tinggi negara hanya berperan sebagai pengawas atas pelaksanaannya, sehingga semua tindakan Pemerintah tidak melanggar hukum dan menjalankan fungsi pelaksanaan serta perlindungan hukum bagi lingkungan.]]>
Copyrights © 2026
