<![CDATA[Perubahan regulasi kesehatan nasional melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa implikasi besar terhadap tata kelola praktik kefarmasian di Indonesia. Salah satu fenomena baru yang muncul adalah pendirian Apotek Koperasi Merah Putih sebagai model integrasi antara pelayanan kefarmasian dan kegiatan usaha koperasi. Namun, implementasi model ini menimbulkan persoalan yuridis, terutama terkait batas kewenangan antara koperasi sebagai badan hukum dengan apoteker sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab atas praktik kefarmasian.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik kefarmasian di Apotek Koperasi Merah Putih dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 beserta peraturan pelaksananya, serta mengidentifikasi implikasi yuridis yang timbul apabila terjadi ketidaksesuaian norma. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi dapat menjadi pemegang izin apotek, namun pelaksanaan praktik kefarmasian tetap menjadi tanggung jawab penuh apoteker penanggung jawab apotek (APA). Ditemukan pula adanya legal gap akibat belum adanya aturan teknis yang secara eksplisit mengatur mekanisme kerja sama koperasi dan apoteker dalam konteks praktik kefarmasian. Implikasi yuridisnya, setiap pelanggaran terhadap ketentuan praktik kefarmasian dapat berujung pada sanksi administratif dan etik profesi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi antara sektor kesehatan dan koperasi agar praktik kefarmasian berbasis koperasi berjalan sesuai prinsip profesionalitas dan kepastian hukum.]]>
Copyrights © 2026
