Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Blantika : Multidisciplinary Journal Mandalika Law Journal E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Purnomo, Antonius Dewanto
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENYULUHAN TENTANG PHBS, TOGA, DAN SWAMEDIKASI KEPADA MASYARAKAT RW. 006, KELURAHAN KETAPANG, KECAMATAN CIPONDOH, KOTA TANGERANG Hurit, Hermanus Ehe; Eden, Yonathan; Purnomo, Antonius Dewanto; Ayuni, Dewi Sartika; Limas, Ayu; Surjana, Vernant; Anantya, Catur; Salsabilla, Ersa; Azzuhra, Hanifah Nur; Atilah, Niken Tri Rachmah
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2: Mei-Agustus 2024
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/eamal.v4i2.3498

Abstract

Ketapang is an urban village located in Cipondoh sub-district, Tangerang City, Banten, Indonesia. This urban village consists of 11 RW (Rukun Warga) and 70 RT (Rukun Tetangga). RW. 006 is located in Ketapang urban village and consists of 1029 family cards. The problems found in RW 006 includes the poor waste disposal system, the lack of understanding and application of hand washing according to the Hand Washing with Soap (CTPS) procedure, the poor processing of Family Medicinal Plants (TOGA) which have been widely planted in the RW. 006 environment, and the lack of interest of residents to see a doctor or other health facilities. The number of self- medication behaviors also makes DAGUSIBU (Get, Use, Store, and Dispose) of medicine an important thing to socialize. The method used is to conduct socialization and practical education directly to the community. The results obtained were changes in public awareness to dispose of waste according to its type (organic and non-organic). An increase in the percentage of CTPS socialization participants who can wash their hands according to CTPS from 20% to 100%; an increase in the percentage of socialization participants' knowledge related to TOGA processing from 52% of respondents to 99.33%; and an increase in the percentage of correct answers to DAGUSIBU socialization participants from 39% of respondents to 82.33% also showed that the PFS activities carried out succeeded in providing positive changes in community knowledge in the RW 006 environment. Socialization related to self-medication has the potential to change the mindset of the RW 006 community about the importance of seeing a doctor, but does not guarantee changes in the behavior patterns/habits of the community who are more likely to do self-care
Kajian Empirik Permasalahan Penerapan Hukum Perselisihan Perburuhan, Pemutusan Hubungan Kerja dan Perlindungan Privasi Data Pribadi Purnomo, Antonius Dewanto
Blantika: Multidisciplinary Journal Vol. 2 No. 6 (2024): Special Issue
Publisher : PT. Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/blantika.v2i6.162

Abstract

Hukum penyelesaian perselisihan perburuhan pemutusan hubungan kerja dan perlindungan privasi data pribadi merupakan hal yang penting. Pada bagian perburuhan tujuan utamanya adalah menemukan solusi yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang berkonflik. Dasar hukum yang dipergunakan adalah undang-undang ketenagakerjaan. Bagian tentang keamanan data pribadi diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bertujuan untuk melindungi informasi pribadi. Maksudnya adalah untuk memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi dan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi di masyarakat. Undang-undang tersebut juga bertujuan untuk menegakkan pengakuan dan penghargaan terhadap pentingnya privasi data individu. Penelitian ini bertujuan memberikan kajian empirik permasalahan-permasalahan terkait penerapan hukum penyelesaian perselisihan perburuhan, pemutusan hubungan kerja dan perlindungan privasi data pribadi di salah satu klinik XYZ Jakarta Selatan sebagai bagian layanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empirik dengan menggunakan pengamatan lapangan. Peneliti dapat melakukan observasi langsung terhadap proses atau interaksi antara individu dengan sistem hukum dalam situasi nyata di klinik. Permasalahan yang ditemukan di Klinik XYZ terkait perselisihan perburuhan dan pemutusan hubungan kerja adalah terkait dengan hak-hak yang tidak diterima oleh pekerja wanita yaitu cuti haid. Cuti haid belum diberikan kepada karyawan wanita. Menurut Pasal 81 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa pekerja wanita yang mengalami sakit selama menstruasi dan memberitahukan hal ini kepada pengusaha tidak diwajibkan untuk bekerja pada hari pertama dan kedua menstruasi. Penyelesaiannya adalah dilakukan perundingan secara musyawarah mufakat. Dalam alur proses pelayanan Klinik XYZ berisiko tekait dengan keamanan data pribadi pada bagian Patient Medication Record (PMR) atau data status pasien atau rekam medis dimana disarankan disertifikasi ISO 27001 tentang Manajemen Kemanan Informasi dan HIPAA 1996.
Peran Penegakan Hukum, Etika Profesi, dan Transparansi dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Yudisial Purnomo, Antonius Dewanto
Mandalika Law Journal Vol. 2 No. 2 (2024): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v2i2.4717

Abstract

Kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial merupakan fondasi utama dalam menjaga legitimasi dan kredibilitas sistem peradilan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial mengalami penurunan akibat berbagai isu, seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya integritas aparat hukum, serta minimnya transparansi proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penegakan hukum, etika profesi, dan transparansi dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (library research), yang mengkaji berbagai sumber pustaka seperti jurnal ilmiah, laporan lembaga, peraturan perundang-undangan, serta artikel berita yang relevan. Hasil studi menunjukkan bahwa penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif dapat memperkuat persepsi keadilan di masyarakat. Etika profesi yang dijunjung tinggi oleh hakim dan aparat penegak hukum menjadi indikator penting dalam menciptakan kepercayaan publik, sementara transparansi proses peradilan—baik dari sisi administratif maupun substansi putusan—memiliki peran krusial dalam mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan internal lembaga yudisial, reformasi etika profesi yang berbasis integritas, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi. Dengan demikian, sinergi antara penegakan hukum, etika profesi, dan transparansi dapat menjadi strategi efektif dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial di Indonesia.
Co-Authors Anantya, Catur Atilah, Niken Tri Rachmah Ayuni, Dewi Sartika Azzuhra, Hanifah Nur Eden, Yonathan Hurit, Hermanus Ehe Limas, Ayu Salsabilla, Ersa Surjana, Vernant