<![CDATA[ABSTRAK Perlindungan terhadap merek terkenal asing menghadapi tantangan akibat pendaftaran bad faith walaupun dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan terhadap merek terkenal seperti yang diatur dalam Perjanjian TRIPs. Sebagaimana dilihat dalam kasus merek Arc’teryx milik Amer Sports Canada Inc yang didaftarkan lebih dahulu oleh Arc’teryx milik Perfect Supply Chain Co. LTD tanpa wewenang resmi dan lolos verifikasi pendaftaran oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, walaupun Arc’teryx sudah terkenal secara global, akan tetapi system pendaftaran First To File yang dianut Indonesia dalam pendaftaran merek memberikan perlindungan kepada pihak yang pertama mendaftarkan merek tersebut, kasus tersebut menunjukkan keterbatasan dalam penegakan pelaksanaan regulasi terhadap perlindungan merek terkenal asing. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan pendekatan terhadap Undang-Undang Merek, doktrin perjanjian internasional seperti TRIPs Agreement, Protokol Madrid, Konvensi Paris serta sumber hukum lainnya yang berhubungan. Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk memahami tentang kerangka perlindungan hukum bagi merek terkenal asing yang belum terdaftar serta menganalisis langkah hukum yang dapat ditempuh oleh Arc’teryx, kemudian mengkaji wewenang dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam menerbitkan pendaftaran merek yang ternyata mempunyai persamaan dengan merek terkenal asing. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa merek terkenal asing mendapatkan perlindungan di Indonesia melalui hukum merek Indonesia dan konvensi internasional yang diratifikasi oleh Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, TRIPs Agreement Tahun 1994, Konvensi Paris yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 bentuk perlindungan yang diberikan yaitu berupa penolakan permohonan pendaftaran yang diajukan dengan itikad tidak baik kemudian bentuk langkah hukum yang dapat ditempuh ialah mengajukan gugatan pembatalan merek atas dasar pendaftaran dengan itikad tidak baik. Kemudian bentuk tanggungjawab DJKI yaitu melakukan pemeriksaan formal seperti substantif pada tahap awal untuk menolak pendaftaran yang mempunyai indikasi itikad tidak baik, apabila sertifikat sudah diterbitkan karena kelalaian maka tanggung jawab DJKI yaitu melakukan putusan pembatalan dari pengadilan Niaga. Kata Kunci: Merek Terkenal, Tanggungjawab, Perlindungan Hukum ABSTRACT Protection of well-known foreign brands faces challenges due to registration in bad faith, even though Article 21 paragraph (3) of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications provides protection for well-known brands as regulated in the TRIPs Agreement. This is evident in the case of the Arc'teryx brand owned by Amer Sports Canada Inc., which was registered first by Arc'teryx owned by Perfect Supply Chain Co. LTD without official permission and passed registration verification by the Directorate General of Intellectual Property. Although Arc'teryx is already well-known globally, Indonesia's First to File registration system provides protection to the party who first registers the brand. This case demonstrates limitations in the implementation of regulations for the protection of well-known foreign brands. This research uses a normative approach, drawing on the Trademark Law, the doctrines of international agreements such as the TRIPs Agreement, the Madrid Protocol, the Paris Convention, and other related legal sources. The research objectives of this thesis are to understand the legal protection framework for unregistered foreign well-known trademarks and to analyze the legal steps that Arc'teryx can take. Furthermore, it examines the authority and responsibilities of the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) in issuing trademark registrations that are found to be similar to foreign well-known trademarks. The research concludes that foreign well-known trademarks are protected in Indonesia through Indonesian trademark law and international conventions ratified by Indonesia: Law Number 20 of 2016, the 1994 TRIPs Agreement, and the Paris Convention ratified by Presidential Decree Number 15 of 1997. The protection provided includes approval of registration applications issued in bad faith. Legal action that can be taken is to submit a proposed trademark application based on the bad faith registration. The DJKI's responsibility is to conduct formal, substantive, and preliminary examinations to reject registrations that indicate bad faith. If a certificate has been issued due to negligence, the DJKI is responsible for revoking the permit by the Commercial Court. Keywords: Well-known Trademark, Responsibility, Legal Protection]]>
Copyrights © 2026
