Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP)
Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 7, No. 1, Februari 2025

MANAJEMEN RISIKO KESELAMATAN WISATAWAN PADA OBJEK WISATA BROKEN BEACH NUSA PENIDA KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI

I Dewa Made Arisudana (Institut Pemerintahan Dalam Negeri)
Sulthon Rohmadin (Institut Pemerintahan Dalam Negeri)



Article Info

Publish Date
02 Oct 2025

Abstract

Objek Wisata Broken Beach Nusa Penida Kabupaten Klungkung merupakan destinasi populer dengan keindahan alamnya, namun beresiko tinggi bagi keselamatan wisatawan. Maraknya kecelakaan wisatawan memerlukan analisis manajemen risiko untuk memastikan keselamatan. Penelitian ini menggunakan Teori Manajemen Risiko dengan lima dimensi: Fasilitas/Infrastruktur, Akses, Sumber Daya Manusia, Lingkungan, dan Peraturan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas keselamatan seperti rambu peringatan dan pagar pembatas masih kurang optimal. Akses jalan menuju lokasi belum memadai, dan sumber daya manusia seperti petugas keamanan telah berperan aktif, namun perlu peningkatan kapasitas. Lingkungan dan peraturan juga mempengaruhi keselamatan wisatawan. Saran yang mampu disampaikan penulis yaitu perlu penambahan fasilitas keselamatan, perbaikan akses jalan, pelatihan petugas, serta sosialisasi kepada wisatawan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko. Kolaborasi antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat setempat juga penting untuk menciptakan destinasi wisata yang aman. Kata Kunci: Manajemen Risiko, Keselamatan Wisatawan, Broken Beach, Pariwisata

Copyrights © 2025






Journal Info

Abbrev

JPKP

Publisher

Subject

Decision Sciences, Operations Research & Management Social Sciences

Description

Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) menyambut baik kontribusi dalam bentuk artikel dari para ilmuwan, cendekiawan, profesional dan peneliti yang berkaitan dengan studi masalah pemerintahan, manajemen dan kebijakan bencana, perlindungan masyarakat, keselamatan publik, dan keamanan ...