<![CDATA[Sektor konstruksi merupakan bagian penting pembangunan nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemilik proyek, kontraktor, konsultan, tenaga ahli, dan pemerintah. Kompleksitas hubungan hukum sering memicu sengketa akibat perbedaan interpretasi kontrak, keterlambatan, kegagalan bangunan, pelanggaran standar, dan ketidakpatuhan regulasi. Hal ini menegaskan pentingnya pemahaman aspek hukum untuk menjamin keseimbangan hak, kewajiban, dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi perlindungan hukum dalam kontrak konstruksi, mengidentifikasi mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, serta menilai kesesuaiannya dengan peraturan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif melalui analisis norma, prinsip, dan regulasi, dengan data dari sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum ditentukan oleh kejelasan kontrak, penerapan good governance, pengawasan, serta penggunaan alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase, mediasi, dan adjudikasi. Dengan demikian, aspek hukum tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga berfungsi preventif dalam meminimalkan risiko sejak perencanaan hingga penyelesaian proyek.]]>
Copyrights © 2026
