<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan medis serta hambatan dan solusi dalam pelaksanaannya ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan medis, namun dalam praktiknya masih sering menghadapi risiko hukum berupa ancaman, kekerasan, dan tuntutan hukum dari pasien atau keluarga pasien. Hal tersebut menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang jelas dan efektif bagi tenaga Kesehatan.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga Kesehatan terdiri atas perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan hak dan kewajiban tenaga kesehatan serta jaminan perlindungan hukum sepanjang menjalankan tugas sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan kode etik profesi. Perlindungan hukum represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan yang dialami tenaga kesehatan. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum, serta kurang optimalnya peran fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan edukasi kepada masyarakat, dan optimalisasi peran fasilitas pelayanan kesehatan guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi tenaga kesehatan.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kesehatan, Pelayanan Medis]]>
Copyrights © 2026
