Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Law Development Journal Jurnal Ilmiah Sultan Agung MILRev: Metro Islamic Law Review
Denny Suwondo
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
The Implementation of Child Violence Law which Caused the Fatal Death Teguh Ariawan; Siti Rodhiyah Dwi Istinah; Denny Suwondo
Law Development Journal Vol 4, No 1 (2022): March 2022
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.4.1.154-161

Abstract

The purpose of this study is to determine and analyze the application of the law on child abuse that causes death with child perpetrators. The approach method used in this research is sociological juridical, emphasizing research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object. Violence committed by minors resulting in the loss of a person's life must be enforced by law in accordance with its handling. The disappearance of life for the purpose of a crime, whether intentional or unintentional, cannot be justified by law. Law enforcement is a form of effort in creating justice for perpetrators and victims. The results of the study did not find anything that could eliminate criminal liability, either as a justification or excuse for forgiveness, so the child must be held accountable for his actions by being sentenced to imprisonment for 3 (three) years and 6 (six) months at the Child Special Guidance Institution (LPKA). Class I Kutoarjo.
The Process of Investigation on Child Criminal Theft Committed Under Diversion Wahyu Ismail; Jawade Hafidz; Denny Suwondo
Law Development Journal Vol 4, No 2 (2022): June 2022
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.4.2.272-278

Abstract

The purpose of this research is to find out and analyze the process of investigating the crime of children committing theft which is not diverted. To find out and analyze the obstacles in the process of investigating the crime of children committing theft that is not diverted and the solution. The method used by the researcher isnormative legal approachandThe specifications in this study are descriptive.The sources and types of data in this study are secondary data obtained from library studies. Data analyzed qualitatively. Based on the results of the study thatThe Process of Investigating the Crime of Children Committing Theft That Wasn't Done Diversioni.e. investigators make summons, arrests, search bodies/houses, confiscate evidence, detain and file cases they handle. In addition, investigations of children who commit crimes of theft are carried out in a family atmosphere to children who carry out the investigation process. consideration or advice from community counselors or if necessary to educational experts, psychologists, psychiatrists, religious leaders, social workers and other experts in Cirebon Regency.The obstacle isThere is no Social Welfare Organization (LPKS), not all cases can be diverted and detention for investigation purposes too short. The solution is the Police Coordinates with the Government on LPKS, Investigators Provide Advice to Perpetrators and Victims, Police Conduct Workshops to Discuss the Juvenile Justice System Act.
The Legal Protection for Children as Criminal Actors Robertus David Mahendra Saputra; Jawade Hafidz; Denny Suwondo
Law Development Journal Vol 4, No 3 (2022): September 2022
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.4.3.461-469

Abstract

The purpose of this research is to analyze the legal protection of children as perpetrators of criminal acts, to analyze the obstacles in the legal protection of children as perpetrators of criminal acts, and to analyze solutions to obstacles in the legal protection of children as perpetrators of criminal acts. This research uses a normative juridical approach, with descriptive research methods that are analyzed qualitatively. The research problem was analyzed using the theory of justice and the theory of the operation of law. The results of the study concluded that the form of legal protection given to children as perpetrators in criminal acts is in accordance with Act No. 11 of 2012 concerning Juvenile Justice and the Criminal Code, namely returning to parents (Article 45 of the Criminal Code), rehabilitation, detention processes (Article 32 of Act No. 11 of 2012). The obstacles faced are the psychological condition of the child who is still unstable, the origin of the perpetrator, and the time required to administer the judicial process, and the lack of cooperation and coordination between the perpetrator, the victim, and the Fathers. The solution that can be given is coordination between stakeholders in handling children in conflict with the law (ABH) must be more intense, it is necessary to involve the community and non-governmental organizations (NGOs) in prevention programs and after care programs for children in conflict with the law (ABH), encourage various parties to intensify case resolution using the principle of restorative justice by means of diversion
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGGUNAAN APLIKASI OVO DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Ahmad Aniq Ulin Naim; Denny Suwondo
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 2, No 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.439 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk perjanjian penggunaan aplikasi OVO, untuk mengetahui dan memahami akibat hukum para pihak dalam perjanjian penggunaan aplikasi OVO, untuk mengetahui dan memahami kepastian hukum perjanjian penggunaan aplikasi OVO dikaitkan dengan syarat sah perjanjian berdasarkan hukum perdata. Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah bahwa bentuk perjanjian penggunaan aplikasi OVO adalah klausula baku artinya suatu perjanjian atau konsep perjanjian sudah dibuat terlebih dahulu sedemikin rupa oleh penjual atau pelaku usaha. Biasanya formulir didalamnya termuat persyaratan-persyaratan khusus. Klausul baku adalah: “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan diterapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen” (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Akibat hukum para pihak dalam perjanjian penggunaan aplikasi OVO adalah masing-masing pihak wajib melaksanakan hak dan kewajiban karena telah menyetujui isi dari perjanjian tersebut, dimana perbuatan hukum itu terjadi karena ada pernyataan kehendak dari kedua belah pihak yang menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum untuk melakukan hak dan kewajiban. Kepastian hukum perjanjian penggunaan aplikasi OVO dikaitkan dengan syarat sah perjanjian berdasarkan hukum perdata harus memenuhi seluruh syarat yang terdapat di dalam Pasal 1320 BW tersebut haruslah dipenuhi tanpa terkecuali oleh para pihak yang hendak membuat perjanjian OVO. Apabila syarat-syarat sahnya perjanjian atau kontrak tersebut telah terpenuhi semua, maka menurut Pasal 1333 BW, perjanjian OVO tersebut sudah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu peraturan perundang-undangan. Kata Kunci : Perjanjian, OVO, Hukum Perdata.
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH BESERTA AKIBAT HUKUMNYA Baeti Sakinah; Denny Suwondo
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 2, No 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (129.856 KB)

Abstract

Dalam kurun waktu semenjak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Peraturan Pelaksanaan UUPA, sebagai pelengkap dari Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah dan telah dijanjikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diterbitkan suatu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jual beli atas tanah diatur dalam UUPA, di dalam Pasal 19 menentukan bahwa jual beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Ada pun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) beserta akibat hukumnya apabila dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah terdapat data-data yang dipalsukan, untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala yang menghambat dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah dan upaya apa yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala pembuatan Akta Jual Beli Tanah oleh PPAT. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan jual beli tanah, hak atas tanah diserahkan dari penjual kepada pembeli setelah adanya pembayaran harga tanah. Pengalihan tanah dari penjual kepada pembeli tersebut harus disertai dengan penyerahan yuridis, yaitu penyerahan yang harus memenuhi formalitas Undang-undang. Untuk jual beli tanah (seluruhnya) tidak mengalami banyak kendala hanya dari para pihaklah yang mempunyai kendala-kendala dengan data-data akta syarat yang diajukan ke PPAT tidak lengkap, sedangkan untuk PPAT tidak memiliki kendala apabila sudah terpenuhi syarat formal maka sudah bisa dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saran dari penelitian ini adalah Badan Pertanahan Nasional sebaiknya lebih meningkatkan pembinaan formal maupun informal kepada PPAT, dalam suatu forum komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas di bidang pertanahan khususnya mengenai PPAT. Kata Kunci: PPAT, Pembuatan, Akta, Jual Beli, Tanah
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT WANPRESTASI DALAM E-COMMERCE Resha Alifiona; Denny Suwondo
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 2, No 2 (2023): September 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

E-commerce atau jual beli online ialah salah satu kegiatan masyarakat saat ini memanfaatkan kemajuan teknologi internet. Terlepas dari banyaknya keuntungan dan keuntungan yang ditawarkan e-commerce, ternyata jual beli online menimbulkan masalah karena banyak pedagang yang terus ingkar janji atau melakukan kesalahan. Strategi penelitian penulis bersifat normatif, dan mengacu pada sumber data sekunder seperti informasi dari hukum, literatur, jurnal, dan temuan penelitian yang relevan dengan masalah yang peneliti selidiki perlindungan hukum bagi konsumen dikarenakan wanprestasi pada transaksi e-commerce. Karena belanja dan jual beli online tidak mempertemukan kedua belah pihak, merchant dapat melakukan wanprestasi kepada pelanggan, seperti mengirimkan barang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Konsumen harus mempelajari hak-hak hukum mereka berdasarkan aturan yang mengatur perjanjian jual beli, khususnya yang berkaitan dengan e-commerce, karena wanprestasi penjual merupakan masalah yang sangat merugikan mereka. UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen memiliki perlindungan hukum bagi konsumen, sedangkan UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik memuat perlindungan hukum atas kegiatan jual beli elektronik. Hal tersebut terjadi wanprestasi, upaya penyelesaian dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara: melalui litigasi atau non litigasi. Namun penyelesaian dalam transaksi jual beli online, atau yang dikenal dengan e-commerce, biasanya dilakukan secara non litigasi atau damai dimana pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas kelalaiannya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kata Kunci : Perlindungan hukum, konsumen, wanprestasi, transaksi e-commerce
Integrating Maqasid al-Shari’ah in Contemporary Islamic Legal Reform on Drug Policy Andri Winjaya Laksana; Muhammad Ridwan Lubis; Denny Suwondo; Muhammad Ngazis; Ratih Mega Puspa Sari
MILRev: Metro Islamic Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): MILRev: Metro Islamic Law Review
Publisher : Faculty of Sharia, IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/milrev.v4i1.10665

Abstract

This research explores how contemporary Islamic legal reform shapes drug policy using the framework of Maqasid al-Shari’ah. In many Muslim-majority countries, drug-related problems are on the rise, and traditional punitive responses—such as mandatory death sentences and corporal punishment—are increasingly questioned for being ineffective and misaligned with core Islamic values. Using a qualitative-normative approach combined with comparative analysis, this study examines statutory frameworks, fatwas, and recent legal reforms in countries like Malaysia, Indonesia, and Iran. It highlights a growing shift toward maqasid-based reasoning in designing more balanced and humane drug policies. The findings reveal three key trends. First, there is increasing emphasis on hifz al-nafs (protection of life) and hifz al-‘aql (protection of intellect), reframing drug offences not merely as moral or legal violations but as public health concerns requiring systemic solutions. Second, several Islamic legal institutions are adopting harm reduction strategies—such as rehabilitation, decriminalisation of minor drug use, and reintegration programs—framed within the maqasid discourse to uphold human dignity and promote social welfare (maslahah ‘ammah). Third, there is a growing openness toward contextual ijtihad, allowing reinterpretation of hudud and ta'zir punishments considering contemporary realities and scientific evidence. Academically, this research contributes to Islamic legal studies by offering a systematic and comparative analysis of how the principles of Maqasid al-Shari’ah are being operationalised in modern drug policy reform. It fills a gap in the literature by bridging classical Islamic legal theory with contemporary policy needs, particularly in areas often neglected by traditional fiqh discourse, such as drug rehabilitation and public health. The study also advances the methodological integration of maqasid-based reasoning with empirical policy analysis, providing a practical framework for future legal reforms in Muslim-majority contexts.
Co-Authors Ahmad Aniq Ulin Naim Andri Winjaya Laksana Baeti Sakinah Jawade Hafidz Muhammad Ngazis Muhammad Ridwan Lubis Ratih Mega Puspa Sari Resha Alifiona Robertus David Mahendra Saputra Siti Rodhiyah Dwi Istinah Teguh Ariawan Wahyu Ismail