<![CDATA[Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan kepentingan publik, termasuk penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan peran strategis kepolisian dalam perlindungan, penegakan hukum, dan pemulihan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanganan kasus KDRT di Polresta Barelang serta mengidentifikasi kendala dan solusinya. Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Barelang menjalankan peran krusial melalui fungsi penegakan hukum dan perlindungan korban secara komprehensif, mulai dari penerimaan laporan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) hingga pelimpahan berkas ke Jaksa Penuntut Umum. Kendala utama meliputi keengganan korban melanjutkan perkara karena alasan ekonomi, minimnya saksi di ruang privat, serta trauma berat yang dialami korban. Solusi yang diterapkan adalah pemberian edukasi hukum, optimalisasi alat bukti visum et repertum, serta koordinasi lintas sektoral dengan psikolog dan lembaga perlindungan untuk menjamin pemulihan korban dan kepastian hukum yang adil. Kata Kunci: Kekerasan dalam rumah tangga, Kepolisian, Penanganan kasus, Polresta Barelang]]>
Copyrights © 2026
