Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Law Reconstruction Jurnal Ilmiah Sultan Agung
Dini Amalia Fitri
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PANCASILA AS A LEGAL SCIENCE PARADIGM Dini Amalia Fitri
International Journal of Law Reconstruction Vol 3, No 2 (2019): INTERNASIONAL JOURNAL OF LAW RECONSTRUCTION
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v3i2.8055

Abstract

The Pancasila legal paradigm is a legal category that is unique to Indonesia, but is universally objective. This jurisprudence is based on God Almighty. This jurisprudence is loaded with the values of Almighty God and other values in the frame of the value of Almighty God. The existence and existence of this legal knowledge for the people of Indonesia is a gift. To change the paradigm of higher education in the field of law, it must start by changing education fundamentally as a dynamic subject of the reality of people's lives so that understanding of law becomes holistic, visionary, and meaningful. One way to elevate Pancasila as the nation's identity and be known by the nations of the world, is by practicing the values contained in the five principles, by synergizing Pancasila values with the legal education curriculum in Indonesia, so that it will produce law graduates who live the values of Pancasila.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG YANG TIDAK DIBUAT SECARA TERTULIS MENURUT KUHPERDATA Davicho Mahendra Putra; Dini Amalia Fitri
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 5, No 2 (2026): JUNI 2026
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian hutang piutang merupakan salah satu bentuk perikatan yang sangat umum terjadi di tengah masyarakat Indonesia, baik yang dilakukan secara formal maupun informal. Masalah utama muncul ketika perjanjian tersebut hanya dibuat berdasarkan kesepakatan lisan tanpa adanya bukti tertulis yang otentik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian hutang piutang tidak tertulis menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta bentuk perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk melihat praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian lisan tetap sah secara hukum berdasarkan asas konsensualisme dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian. Namun, kreditur menghadapi kendala besar dalam aspek pembuktian di pengadilan jika terjadi sengketa. Perlindungan hukum bagi kreditur dapat dilakukan melalui upaya preventif berupa pencatatan saksi atau kuitansi, serta upaya represif melalui gugatan perdata ke pengadilan dengan memanfaatkan alat bukti saksi, persangkaan, dan pengakuan untuk memperkuat posisi hukum kreditur di hadapan hakim.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kreditur, Hutang Piutang, Perjanjian Lisan, KUHPerdata.
ANALISIS PRINSIP KEADILAN DALAM PENETAPAN HUKUMAN PADA KASUS KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Frezhaq Rifki Reynaldi; Dini Amalia Fitri
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 5, No 2 (2026): JUNI 2026
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui prinsip keadilan dalam penetapan hukuman pada kasus korupsi di Lingkungan pemerintah daerah dan utuk mengetahui penetapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah telah mencerminkan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur dan peraturan. Analisis bertujuan memahami penerapan prinsip keadilan dalam penetapan hukuman korupsi di pemerintah daerah secara komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa analisis prinsip keadilan dalam penetapan hukuman pada kasus korupsi di Lingkungan pemerintah daerah menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendorong pendekatan korektif dan restoratif, sementara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menekankan sanksi tegas serta pemulihan kerugian negara. Keadilan substantif mengharuskan hakim mempertimbangkan motif, dampak, dan kondisi pelaku, sedangkan keadilan prosedural menjamin proses yang transparan dan objektif. Kedudukan pejabat sebagai pelayan publik menjadi faktor pemberat. Pidana tambahan seperti perampasan aset dan uang pengganti memperkuat efek jera, sekaligus memulihkan keuangan negara secara optimal dan berkelanjutan dan penetapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah telah mencerminkan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam sistem hukum pidana di Indonesia mencerminkan prinsip keadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, pencegahan, dan perlindungan masyarakat. Sanksi berat serta pemulihan aset menunjukkan komitmen negara, namun dominasi pidana penjara masih membatasi pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Pertimbangan hakim mencakup kerugian negara dan peran pelaku, tetapi aspek psikologis sering terabaikan. Penegakan terhadap korporasi belum optimal. Diperlukan pembaruan kebijakan pemidanaan, penguatan pengembalian kerugian, serta konsistensi putusan untuk mewujudkan keadilan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.Kata Kunci : Keadilan, Korupsi, Pemerintah Daerah
TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN BARANG KONSUMEN DI AREA PARKIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Bintang Faiz Fedora; Dini Amalia Fitri
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 5, No 1 (2026): MARET 2026
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab penyedia jasa parkir terhadap kehilangan atau kerusakan barang milik konsumen di area parkir dalam perspektif hukum perdata. Masalah utama yang sering muncul adalah adanya klausula baku "segala kehilangan bukan tanggung jawab pengelola" yang sering dicantumkan pada karcis parkir. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pemilik kendaraan dan penyedia jasa parkir adalah perjanjian penitipan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 1694 KUHPerdata. Oleh karena itu, penyedia jasa parkir wajib menjaga keamanan barang yang dititipkan. Pencantuman klausula pengalihan tanggung jawab (eksonerasi) dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Putusan Mahkamah Agung No. 3414 K/Pdt/1985. Penyedia jasa parkir bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen akibat kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengamanan di area parkir.Kata Kunci: Tanggung Jawab, Penyedia Jasa Parkir, Perlindungan Konsumen, Hukum Perdata.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK AKTA PERJANJIAN SEWA MENYEWA LAHAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS (STUDI KASUS DI NOTARIS MARDIAH RASYID S.H., M.KN, KOTA BATAM) Iman Andriansyah; Dini Amalia Fitri
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 5, No 1 (2026): MARET 2026
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar pengaturan kehidupan masyarakat. Perlindungan hukum dalam perjanjian sewa menyewa lahan melalui akta notaris sangat penting untuk menjamin kepastian dan mencegah sengketa, khususnya di Kota Batam. Notaris berperan strategis memastikan keabsahan, kejelasan klausul, dan kekuatan pembuktian akta. Praktik di lapangan masih menghadapi risiko wanprestasi dan konflik, sehingga diperlukan analisis guna meningkatkan perlindungan hukum para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap para pihak dan kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum tersebut di Kantor Notaris Mardiah Rasyid, S.H., M.Kn. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terbagi menjadi aspek preventif melalui verifikasi identitas serta objek, dan aspek represif melalui fungsi akta sebagai alat bukti sempurna di pengadilan. Kendala utama meliputi ketidaklengkapan dokumen, kurangnya pemahaman para pihak, serta hambatan teknis administratif. Solusi yang dilakukan adalah verifikasi ketat ke BPN, edukasi mendalam saat pembacaan akta, serta penyisipan klausul sanksi wanprestasi yang tegas.Kata Kunci: Akta Notaris, Perjanjian Sewa Menyewa, Perlindungan Hukum, Lahan.
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI POLRESTA BARELANG) Hamini Puji Lestari; Dini Amalia Fitri
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 5, No 1 (2026): MARET 2026
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan kepentingan publik, termasuk penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan peran strategis kepolisian dalam perlindungan, penegakan hukum, dan pemulihan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanganan kasus KDRT di Polresta Barelang serta mengidentifikasi kendala dan solusinya. Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Barelang menjalankan peran krusial melalui fungsi penegakan hukum dan perlindungan korban secara komprehensif, mulai dari penerimaan laporan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) hingga pelimpahan berkas ke Jaksa Penuntut Umum. Kendala utama meliputi keengganan korban melanjutkan perkara karena alasan ekonomi, minimnya saksi di ruang privat, serta trauma berat yang dialami korban. Solusi yang diterapkan adalah pemberian edukasi hukum, optimalisasi alat bukti visum et repertum, serta koordinasi lintas sektoral dengan psikolog dan lembaga perlindungan untuk menjamin pemulihan korban dan kepastian hukum yang adil. Kata Kunci: Kekerasan dalam rumah tangga, Kepolisian, Penanganan kasus, Polresta Barelang
Co-Authors Bintang Faiz Fedora Davicho Mahendra Putra Frezhaq Rifki Reynaldi Hamini Puji Lestari Iman Andriansyah