<![CDATA[Concurring opinion dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan mekanisme yang memungkinkan hakim menyampaikan alasan hukum berbeda meskipun tetap menyetujui amar putusan mayoritas, sebagaimana diakomodasi dalam praktik MK sejak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menganalisis implikasi concurring opinion terhadap independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia melalui penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa concurring opinion pada umumnya memperkuat independensi hakim dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kebebasan dari pengaruh internal dan eksternal, sekaligus mendorong deliberasi terbuka dan memperkuat legitimasi putusan, seperti tercermin dalam Putusan MK Nomor 34/PUU-XIX/2021 dan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Namun, dalam konteks Indonesia, mekanisme ini juga berpotensi menimbulkan risiko berupa perpecahan internal, penurunan otoritas putusan, serta kerentanan terhadap pengaruh politik atau ideologi apabila tidak disertai pengaturan yang jelas dan ketat. Oleh karena itu, diperlukan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pedoman yang tegas mengenai concurring opinion, penguatan etika hakim, serta publikasi putusan secara komprehensif guna menjaga keseimbangan antara transparansi dan otoritas kekuasaan kehakiman.]]>
Copyrights © 2026
