Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Cendekia Ilmiah Ulil Albab
Rosmini Rosmini
Universitas Mulawarman
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Disparitas Kewenangan PTUN dalam Menangani Sengketa Fiktif Positif Navisa Dilla Agiska Navisa; Rosmini Rosmini; Poppilea Erwinta
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 7: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i7.17678

Abstract

Penelitian ini mengkaji disparitas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menangani sengketa keputusan fiktif positif pasca perubahan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan melalui Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menghapus kewenangan PTUN. SEMA Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 memperburuk situasi dengan menyatakan sengketa fiktif positif bukan kewenangan PTUN lagi, meskipun bertentangan dengan Pasal 53 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan dan Pasal 10 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang melarang penolakan perkara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif terhadap putusan PTUN Gorontalo, penelitian menemukan bahwa SEMA bersifat administratief bindend bagi panitera namun interpretatif supletif bagi hakim pemeriksaan yang tetap terikat UU Administrasi Pemerintahan sebagai lex specialis. Disparitas muncul karena hakim konservatif mengikuti SEMA sedangkan hakim progresif prioritaskan undang-undang, menciptakan ketidakpastian hukum sistemik yang melanggar teori Rechtssicherheit Gustav Radbruch dan hak akses peradilan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Akibat hukum bagi pemohon adalah judicial roulette regional di mana outcome gugatan tidak dapat diprediksi meskipun fakta hukum identik, melemahkan PTUN sebagai pengawas akhir administrasi negara. Solusi yang diusulkan meliputi pleno kamar TUN untuk menetapkan lima putusan model fiktif positif sebagai yurisprudensi berikat, penerbitan Peraturan Presiden pelaksana Pasal 175 UU Cipta Kerja paling lambat kuartal pertama 2026, dan sertifikasi kompetensi hakim PTUN oleh Komisi Yudisial dengan kurikulum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pilih Asn Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kutai Timur Andi M. Saleh; Rosmini Rosmini; Herdiansyah Hamzah
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i1.14187

Abstract

Reformasi birokrasi dan prinsip good governance menuntut terciptanya sistem pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel, dengan peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai kunci utama. Salah satu aspek penting dari reformasi birokrasi adalah menjaga netralitas ASN, khususnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di mana tantangan besar muncul akibat adanya tekanan politik eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan ASN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak pilih ASN dalam Pilkada dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan telah ada untuk menjaga netralitas ASN, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi banyak hambatan, termasuk lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem pengawasan, pendidikan etika, dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai batasan peran ASN dalam politik untuk memastikan implementasi prinsip-prinsip tersebut secara konsisten.
Transformasi Sistem Pengawasan Pemilu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemilu di Indonesia Adi Surahman; Rosmini Rosmini; Insan Tajali Nur
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i1.14191

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran Pemilu di Indonesia, dengan fokus pada perubahan kewenangan Bawaslu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Perubahan signifikan pada kewenangan ini meliputi penguatan tugas Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa dan pelanggaran administratif yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengevaluasi pelaksanaan kewenangan Bawaslu, tantangan yang dihadapi dalam implementasi pengawasan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu memiliki kewenangan yang lebih luas, tantangan dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu tetap besar, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi antara lembaga pengawas Pemilu lainnya. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu masih menghadapi berbagai kendala, seperti politisasi lembaga pengawas, kesulitan dalam menerapkan kewenangan setengah peradilan, serta kurangnya implementasi regulasi yang mendukung pengawasan yang efektif. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas Bawaslu, pembaruan regulasi, serta perbaikan koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memperkuat integritas Pemilu dan menjamin pelaksanaan Pemilu yang jujur, adil, dan transparan.
Reformasi Pengelolaan Tanah Negara Melalui Skema Badan Bank Tanah dalam Sistem Hukum Indonesia Hirwan Ardiansyah; Rosmini Rosmini; Insan Tajali Nur
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 2 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v18i2.15285

Abstract

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan prinsip ini, pemerintah bertanggung jawab mengelola tanah dan sumber daya alam, yang tercermin dalam pembentukan hukum agraria nasional. Salah satu bentuk implementasi kewenangan negara adalah Bank Tanah, yang bertujuan menyediakan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan nasional, serta mengatasi kendala penyediaan tanah di daerah terpencil. Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah membentuk Badan Bank Tanah sebagai lembaga non-profit yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Bank Tanah juga berperan dalam reforma agraria dan pemerataan ekonomi. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi peran Bank Tanah dalam pengelolaan tanah dan dampaknya terhadap sistem pertanahan serta kesejahteraan masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa Bank Tanah memperkuat konsep Hak Menguasai Negara dalam pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.
Kekuatan Mengikat Konvensi Ketatanegaraan dalam Penetapan Waktu Pelantikan Presiden: Urgensi Kodifikasi dalam Sistem Hukum Indonesia Kiki Fatmawati; Rosmini Rosmini; Herdiansyah Hamzah
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 8, No 1 (2026): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/juncto.v8i1.7117

Abstract

This article aims to analyze the role of constitutional conventions in determining the timing of the inauguration of the President and Vice President, as well as to examine the legal and political implications should the inauguration not be conducted in accordance with established conventions. The focus is on the legal vacuum that results in the practice of holding the inauguration on October 20 being based solely on unwritten conventions without formal sanctions. To address this issue, the author draws upon the theory of constitutional conventions according to Dicey and Jennings, as well as legal-political theory. Data were collected through a literature review using primary, secondary, and tertiary legal sources and analyzed qualitatively using a normative legal research method that employs statutory, conceptual, and comparative approaches. This study concludes that the October 20 inauguration convention functions as unwritten law that is morally and politically binding but lacks formal legal force, and that deviations from this convention have the potential to create legal uncertainty, a crisis of legitimacy, and a threat to the stability of Indonesia's presidential system. This study offers a normative model for codifying constitutional conventions into positive law as an effort to strengthen legal certainty and prevent constitutional crises in national leadership succession, filling the gap in existing literature that has not specifically examined the urgency of codifying the timing of presidential inauguration.
Implikasi Concurring Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Mahogra Indrastama; Rosmini Rosmini; Alfian Alfian
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15985

Abstract

Concurring opinion dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan mekanisme yang memungkinkan hakim menyampaikan alasan hukum berbeda meskipun tetap menyetujui amar putusan mayoritas, sebagaimana diakomodasi dalam praktik MK sejak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menganalisis implikasi concurring opinion terhadap independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia melalui penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa concurring opinion pada umumnya memperkuat independensi hakim dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kebebasan dari pengaruh internal dan eksternal, sekaligus mendorong deliberasi terbuka dan memperkuat legitimasi putusan, seperti tercermin dalam Putusan MK Nomor 34/PUU-XIX/2021 dan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Namun, dalam konteks Indonesia, mekanisme ini juga berpotensi menimbulkan risiko berupa perpecahan internal, penurunan otoritas putusan, serta kerentanan terhadap pengaruh politik atau ideologi apabila tidak disertai pengaturan yang jelas dan ketat. Oleh karena itu, diperlukan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pedoman yang tegas mengenai concurring opinion, penguatan etika hakim, serta publikasi putusan secara komprehensif guna menjaga keseimbangan antara transparansi dan otoritas kekuasaan kehakiman.
Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana dengan Disabilitas Mental atau Intelektual Mery Maryati; Rosmini Rosmini; La Syarifuddin
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 5 No. 3 (2026): September: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v5i3.6740

Abstract

This research examines criminal liability concerning offenders who are suspected of experiencing mental disorders. The focus of the research is directed toward the mechanism for determining the mental condition of offenders and its implications for deciding whether the offender can be held criminally responsible, as regulated under Article 44 of the Indonesian Criminal Code in conjunction with Article 39 of Law Number 1 of 2023. As a study employing a doctrinal legal research method with statutory, conceptual, and case approaches, the findings indicate that within the evidentiary mechanism, particularly regarding the issuance of medical certificates as evidence, such documents are used to assist judges in assessing the offender’s capacity for criminal responsibility. However, at the level of legal implementation, inconsistencies remain due to the absence of clear and detailed regulations concerning the classification of mental disabilities/intellectual disabilities in relation to criminal liability as referred to in Article 44 of the Indonesian Criminal Code in conjunction with Article 39 of Law Number 1 of 2023. Consequently, the determination of whether a person can be held criminally responsible tends to depend on case-by-case assessments, thereby creating the potential for legal uncertainty.
Co-Authors Adi Surahman Alfian Alfian Andi M. Saleh Herdiansyah Hamzah Hirwan Ardiansyah Insan Tajali Nur Kiki Fatmawati La Syarifuddin Mahogra Indrastama Mery Maryati Navisa Dilla Agiska Navisa Poppilea Erwinta