Pembangunan daerah di kawasan Global South menuntut peran aktif pemerintah daerah dalam merespons globalisasi, kompetisi investasi, dan ketimpangan wilayah. Artikel ini menganalisis peran paradiplomasi dalam mendukung pembangunan inklusif melalui studi implementasi Program Rebana Metropolitan di Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menelaah dinamika aktor, kapasitas kelembagaan, dan tantangan struktural dalam pelaksanaan paradiplomasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan analisis data sekunder dari instansi terkait. Hasil menunjukkan bahwa meskipun indikator pembangunan manusia dan investasi meningkat, manfaat pembangunan belum terdistribusi secara merata. Paradiplomasi daerah masih dibatasi regulasi sentralistik, kapasitas SDM terbatas, dan lemahnya koordinasi lintas wilayah. Setda, DPMPTSP, dan Bappelitbangda memiliki peran strategis dalam perencanaan dan fasilitasi investasi, tetapi implementasinya belum optimal. Studi ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Rebana Metropolitan sebagai instrumen pembangunan inklusif bergantung pada penguatan kapasitas kelembagaan, sinkronisasi kebijakan lintas level pemerintahan, serta integrasi aktor lokal dalam pembangunan regional berkelanjutan.
Copyrights © 2026