<![CDATA[Penelitian ini membahas permasalahan ketidaktepatan penyaluran bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan kepada kelompok prasejahtera di Indonesia, serta mengevaluasinya melalui perspektif normatif Pancasila dan Prinsip ekonomi Islam. Ketidaktepatan sasaran, inakurasi data, dan kelemahan administrasi menunjukkan bahwa sebagian masyarakat miskin belum menerima bantuan, sementara kelompok non-prasejahtera masih tercatat sebagai penerima. Kondisi ini diperburuk oleh ketidaksinkronan basis data, kapasitas verivikasi daerah yang terbatas, serta kendala geografis dan sosial yang menghambat akses layanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode kualiitatif melalui studi kepustakaan terhadap literatur ilmiah, laporan resmi, dan publikasi lembaga nasional maupun internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketidaktepatan penyaluran PBI merupakan pelanggaran terhadap nilai keadilan sosial dalam Pancasila, khususnya sila kedua dan sila kelima, serta bertentangan dengan prinsip maqasid al-syari’ah dalam ekonomi Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan jiwa serta harta. Selain itu, studi ini menemukan bahwa integrasi instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat dan waqaf berpotensi memperkuat resdistribusi dan menutupi kesenjangan layanan kesehatan di wilayah terpencil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbaikan tata kelola data, penguatan verivikasi berbasis komunitas, dan integrasi nilai-nilai normatif pancasila dan ekonomi Islam diperlukan untuk meningkatkan akurasi penyaluran, mendorong inklusi kesehatan, dan emwujudkan kesejahteraan nasional yang berkeadilan]]>
Copyrights © 2026
