<![CDATA[Industri pertambangan nikel di Morowali berkembang pesat seiring kebijakan hilirisasi, tetapi percepatan tersebut belum selalu diikuti oleh perlindungan hukum pekerja yang memadai, terutama pada perusahaan kontraktor/mitra kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis aturan dan perjanjian kerja, penerapan hak pekerja dalam lingkungan kerja yang adil dan aman, bentuk pelanggaran norma ketenagakerjaan, serta kendala dan upaya penguatan perlindungan hukum pekerja di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Nusajaya Persadatama Mandiri Site Matarape, Kabupaten Morowali. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan dukungan pendekatan normatif dan bersifat deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, lalu dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum pekerja belum terlaksana secara merata. Pada tingkat Pemegang IUP (owner), kepatuhan terhadap kontrak kerja, jaminan sosial, fasilitas kerja, dan sistem keselamatan sudah baik (compliance). Namun, pada tingkat perusahaan mitra kerja masih ditemukan kontrak tidak tertulis, PKWT berulang, pengupahan all in, persoalan lembur, keterlambatan atau tidak dibayarkannya kompensasi PKWT, ketidaktransparanan BPJS, dan lemahnya pengawasan eksternal dari Pengawas Tenaga Kerja Disnaker . Disimpulkan bahwa persoalan utama bukan ketiadaan norma, melainkan lemahnya implementasi, pembinaan, dan pengawasan, sehingga diperlukan pembenahan tata kelola hubungan kerja, penguatan pengawasan negara, peningkatan literasi hukum pekerja, serta pembentukan mekanisme pengaduan yang aman, efektif, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua pihak.]]>
Copyrights © 2026
