<![CDATA[ABSTRAK Kepailitan perusahaan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, salah satunya pemutusan hubungan kerja yang berdampak langsung terhadap pekerja. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai perlindungan hukum terhadap hak pekerja, terutama ketika pemenuhan hak tersebut bergantung pada proses pemberesan harta pailit. Kasus kepailitan PT Sritex yang berujung pada pemutusan hubungan kerja terhadap ribuan pekerja menunjukkan adanya potensi ketidakpastian dalam pemenuhan hak-hak pekerja setelah perusahaan dinyatakan pailit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak pekerja PT Sritex yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat kepailitan perusahaan serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh pekerja dalam memperjuangkan hak-haknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, kepailitan, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum terhadap hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat kepailitan perusahaan telah diatur dalam sistem hukum Indonesia. Pekerja tetap memiliki hak-hak normatif dan ditempatkan sebagai kreditur preferen dalam proses pemberesan harta pailit. Namun dalam praktik kepailitan PT Sritex, pemenuhan hak pekerja belum sepenuhnya terealisasi karena bergantung pada proses pemberesan dan penjualan aset perusahaan. Oleh karena itu, pekerja dapat menempuh upaya hukum melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu penyelesaian secara bipartit, mediasi, dan penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Pekerja; Pemutusan Hubungan Kerja; Kepailitan ABSTRACT Corporate bankruptcy can result in various legal consequences, one of which is the termination of employment that directly affects workers. This condition raises issues regarding legal protection of workers' rights, especially when the fulfillment of these rights depends on the bankruptcy asset settlement process. The case of PT Sritex’s bankruptcy, which ended in the termination of employment for thousands of workers, demonstrates the potential uncertainty in fulfilling workers' rights after a company is declared bankrupt. This study aims to analyze the legal protection of the rights of PT Sritex workers who experienced termination of employment due to the company's bankruptcy and to examine the legal remedies that workers can pursue to fight for their rights. This research uses normative legal research methods with a legislative approach and a case approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library studies. All of these legal materials are analyzed qualitatively through systematic interpretation of regulations related to labor, bankruptcy, and the settlement of industrial relations disputes. Research results show that normatively, legal protection for workers' rights who experience termination due to company bankruptcy is regulated within the Indonesian legal system. Workers still have normative rights and are positioned as preferential creditors in the bankruptcy asset settlement process. However, in the practice of PT Sritex's bankruptcy, the fulfillment of workers' rights has not been fully realized because it depends on the process of settling and selling the company's assets. Therefore, workers can pursue legal remedies through industrial relations dispute resolution mechanisms, namely bipartite resolution, mediation, and resolution through the Industrial Relations Court. Keywords: Legal Protection, Workers' Rights, Termination of Employment, Bankruptcy]]>
Copyrights © 2026
