KEDUDUKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Jurnal Fatwa Hukum
Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum

ABSTRAK Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara normatif dirumuskan sebagai hubungan kontraktual yang menempatkan para pihak dalam kedudukan yang setara. Namun, dalam praktik pelaksanaannya muncul persoalan mengenai realisasi asas kesetaraan para pihak, khususnya dalam pengaturan dan pemenuhan hak serta kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum BPJS Kesehatan dan rumah sakit dalam PKS serta menilai pengaturan hak dan kewajiban para pihak ditinjau dari asas kesetaraan dalam hukum perjanjian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer berupa regulasi terkait JKN dan naskah PKS, sedangkan bahan hukum sekunder berupa doktrin hukum perjanjian dan asas kesetaraan. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap konstruksi norma dan substansi klausul perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan dan rumah sakit terikat dalam perikatan timbal balik yang menempatkan para pihak sebagai kreditur dan debitur secara bergantian. Dalam tahap pelayanan, Rumah Sakit berkedudukan sebagai kreditur atas pembayaran klaim dan BPJS sebagai debitur. Sebaliknya, dalam tahap verifikasi klaim, BPJS menjadi kreditur yang berhak menuntut kelengkapan dokumen, sedangkan Rumah Sakit sebagai debitur. Keduanya merupakan subjek hukum berbentuk badan hukum publik. Secara tekstual, Perjanjian Kerja Sama menunjukkan pertukaran hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Namun berdasarkan asas kesetaraan pada proporsionalitas kewajiban, distribusi kewenangan, akses terhadap pemenuhan hak, dan pembagian risiko, terdapat kecenderungan ketidakseimbangan karena kewenangan pengendalian lebih dominan berada pada BPJS. Akibatnya, hubungan kontraktual yang secara formal tampak koordinatif berubah menjadi relasi asimetris, di mana BPJS tidak hanya bertindak sebagai mitra kontrak, tetapi sekaligus sebagai pengatur dan pengawas pelaksanaan kontrak, sehingga kedudukan rumah sakit berada pada posisi subordinat dalam pelaksanaan perikatan tersebut. Dengan demikian, asas kesetaraan terpenuhi secara formal, tetapi belum sepenuhnya secara substantif. Kata kunci: Kedudukan Hukum, Perjanjian Kerja Sama, BPJS Kesehatan, Rumah Sakit, Asas Kesetaraan. ABSTRACT The Cooperation Agreement (Perjanjian Kerja Sama/PKS) between BPJS Kesehatan and hospitals in the implementation of the National Health Insurance Program (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN) is normatively formulated as a contractual relationship that places the parties in an equal legal position. However, in its practical implementation, issues arise concerning the realization of the principle of equality of the parties, particularly in the regulation and fulfillment of their respective rights and obligations. This study aims to analyze the legal position of BPJS Kesehatan and hospitals within the PKS and to assess the regulation of the parties’ rights and obligations from the perspective of the principle of equality in contract law. This research is a normative legal study employing statutory and conceptual approaches. The primary legal materials consist of regulations related to the JKN program and the PKS document, while the secondary legal materials include doctrines of contract law and the principle of equality. The analysis is conducted qualitatively by examining the normative construction and the substantive clauses of the agreement. The findings indicate that BPJS Kesehatan and hospitals are bound in a reciprocal contractual relationship in which the parties alternately assume the positions of creditor and debtor. In the service provision stage, the hospital acts as the creditor with respect to claim payments, while BPJS Kesehatan functions as the debtor. Conversely, in the claim verification stage, BPJS Kesehatan becomes the creditor entitled to demand the completeness of documents, whereas the hospital assumes the position of debtor. Both parties are legal subjects in the form of public legal entities. Textually, the Cooperation Agreement reflects a reciprocal exchange of rights and obligations. Nevertheless, when assessed under the principle of equality particularly in terms of proportionality of obligations, distribution of authority, access to the fulfillment of rights, and allocation of risk there is an indication of imbalance due to the predominance of controlling authority vested in BPJS Kesehatan. Consequently, the contractual relationship, which formally appears coordinative, tends to evolve into an asymmetric relationship in which BPJS Kesehatan not only acts as a contractual partner but also as regulator and supervisor of the contract’s implementation, placing hospitals in a subordinate position in the performance of the obligation. Therefore, the principle of equality is formally fulfilled, but not fully realized in substantive terms. Keywords: Legal Position, Cooperation Agreement, BPJS Kesehatan, Hospital, Principle Of Equality, Contract Law.