<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini membahas pengaturan dan penerapan Visa Pelajar Subclass 500 Australia, khususnya kriteria Genuine Student, dalam kaitannya dengan hak atas pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Dalam hukum internasional, pendidikan tinggi harus dapat diakses secara setara berdasarkan kapasitas. Namun dalam praktik pendidikan lintas negara, akses tersebut juga bergantung pada kebijakan imigrasi negara tujuan, termasuk persetujuan visa pelajar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa literatur akademik, doktrin para ahli, serta instrumen hukum internasional dan regulasi nasional Australia yang relevan. Analisis dilakukan dengan menilai kesesuaian penerapan kriteria Genuine Student terhadap prinsip akses pendidikan tinggi berdasarkan kapasitas sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ICESCR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria Genuine Student merupakan mekanisme yang sah dalam kerangka pengendalian migrasi dan bertujuan menjaga integritas sistem visa pelajar. Kebijakan tersebut tidak secara langsung bertentangan dengan Pasal 13 ICESCR. Namun, penilaian yang menitikberatkan pada faktor ekonomi dan prediksi niat tinggal sementara memperluas ruang diskresi administratif dan berpotensi memengaruhi akses pendidikan tinggi di luar aspek kapasitas akademik. Oleh karena itu, diperlukan penerapan yang rasional dan terukur agar tetap selaras dengan prinsip akses pendidikan tinggi berdasarkan kapasitas. Kata Kunci: Hak atas pendidikan, Pasal 13 ICESCR, Visa Pelajar Subclass 500, Genuine Student, diskresi administratif. ABSTRACT This study examines the legal framework and implementation of Australia’s Student Visa Subclass 500, particularly the Genuine Student requirement, in relation to the right to education as stipulated in Article 13 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Under international law, higher education must be made equally accessible to all on the basis of capacity. In practice, however, access to transnational higher education is also dependent upon the immigration policies of the destination state, including the approval of a student visa. This research employs normative legal research with a conceptual approach. The legal materials consist of academic literature, expert doctrines, relevant international legal instruments, and Australian migration regulations. The analysis focuses on assessing whether the implementation of the Genuine Student requirement remains consistent with the principle of access to higher education based on capacity under Article 13 of the ICESCR. The findings indicate that the Genuine Student requirement constitutes a lawful mechanism within Australia’s migration control system and serves the legitimate aim of maintaining the integrity of the student visa framework. The policy is not inherently inconsistent with Article 13 of the ICESCR. Nevertheless, the emphasis on economic considerations and predictive assessments of temporary stay intention broadens administrative discretion and may affect access to higher education beyond academic capacity. Therefore, its implementation should remain rational and proportionate to ensure alignment with the principle of access to higher education on the basis of capacity. Keywords: Right to Education, Article 13 ICESCR, Student Visa Subclass 500, Genuine Student Requirement, Administrative Discretion.]]>
Copyrights © 2026
