PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN EMAS ILEGAL DI KECAMATAN SUHAID KABUPATEN KAPUAS HULU

Jurnal Fatwa Hukum
Vol 9, No 1 (2026): E-Jurnal Fatwa Hukum

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih berlangsungnya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu, meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap PETI serta faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan PETI, termasuk dalam UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah jelas, namun penerapannya di lapangan belum efektif. Penegakan hukum masih menghadapi kendala pada faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat yang memiliki ketergantungan ekonomi terhadap PETI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap PETI memerlukan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Kata kunci: penegakan hukum, pertambangan emas tanpa izin, efektivitas hukum.   ABSTRACT This study examines the effectiveness of law enforcement against illegal gold mining (PETI) in Suhaid District, Kapuas Hulu Regency, where such activities persist despite enforcement efforts. The research aims to analyze the effectiveness of law enforcement and the factors influencing it based on Soerjono Soekanto’s law enforcement theory. An empirical juridical method with a qualitative approach was employed through interviews, field observations, and document analysis. The findings indicate that although legal regulations, including Law Number 2 of 2025 on Mineral and Coal Mining, are normatively clear, their implementation has not been effective. Law enforcement faces obstacles related to law enforcement personnel, facilities, and particularly community dependence on illegal mining activities. This study concludes that improving law enforcement effectiveness requires not only repressive measures but also consideration of the social and economic conditions of the community. Keywords: law enforcement, illegal gold mining, effectiveness of law.