<![CDATA[ABSTRAK Pemisahan harta bersama dalam suatu perkawinan dapat menimbulkan masalah hukum ketika perkawinan tersebut berakhir karena salah satu pasangan meninggal. Dalam prakteknya, harta yang diperoleh selama perkawinan sering kali langsung digolongkan sebagai harta warisan tanpa terlebih dahulu memisahkan bagian suami/isteri yang masih hidup. Padahal, Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan, apabila suatu perkawinan putus karena kematian, maka separuh harta bersama menjadi hak suami-istri yang masih hidup, sedangkan separuhnya lagi menjadi warisan untuk dibagikan kepada ahli waris. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengkaji status harta bersama dalam pembagian warisan menurut Hukum Islam dan menelusuri akibat hukum jika harta tersebut tidak dipisahkan sebelum pembagiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dalam kerangka penelitian hukum normatif. Metode yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang menganalisis putusan pengadilan tentang pembagian harta bersama setelah salah satu pasangan meninggal dunia. Bahan hukum yang digunakan meliputi sumber primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sumber sekunder seperti literatur, jurnal ilmiah, dan doktrin para ahli, serta sumber tersier sebagai pendukung. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum untuk mengkaji hubungan norma harta bersama dan warisan dalam Kompilasi Hukum Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa harta bersama harus dibagi sebelum warisan dapat dibagikan. Suami istri yang masih hidup berhak mendapat separuh bagian, sedangkan separuh sisanya dibagikan kepada ahli waris sebagai warisan. Pembagian harta bersama sebelum pemisahan merupakan pelanggaran Pasal 96 KHI karena mengabaikan hak mendiang pasangan, salah mengidentifikasi subjek warisan, dan melemahkan kepastian hukum pembagian harta. Dari sudut pandang keadilan distributif, praktik ini juga tidak menjunjung tinggi prinsip proporsionalitas karena tidak mensejajarkan para pihak dengan kedudukan hukumnya masing-masing. . Kata Kunci: Harta Bersama, Waris Islam, Keadilan. ABSTRAC The division of joint property within a marriage can give rise to legal issues when the marriage ends due to the death of one of the spouses. In practice, property acquired during the marriage is often immediately classified as part of the estate without first setting aside the share of the surviving spouse. However, Article 96 of the Compilation of Islamic Law (KHI) stipulates that if a marriage is dissolved due to death, half of the joint property becomes the right of the surviving spouse, whilst the other half becomes part of the estate to be distributed amongst the heirs. Therefore, this study seeks to examine the status of joint property in the distribution of inheritance under Islamic Law and to explore the legal consequences if such property is not separated prior to its distribution. This study employs a descriptive-analytical approach within the framework of normative legal research. The methods used include a statutory approach, a conceptual approach, and a case-based approach analysing court rulings on the division of joint property following the death of one spouse. The legal materials used include primary sources such as legislation and court rulings, secondary sources such as literature, academic journals, and expert doctrines, as well as tertiary sources for supporting evidence. Data was collected through a literature review and analysed qualitatively using legal interpretation methods to examine the relationship between the norms governing joint property and inheritance in the Compilation of Islamic Law. The research findings indicate that joint property must be divided before the inheritance can be distributed. The surviving spouse is entitled to half of the share, whilst the remaining half is distributed to the heirs as an inheritance. The division of joint property prior to separation constitutes a violation of Article 96 of the Compilation of Islamic Law (KHI) as it disregards the rights of the deceased spouse, misidentifies the subject of the inheritance, and undermines the legal certainty of property division. From the perspective of distributive justice, this practice also fails to uphold the principle of proportionality as it does not align the parties with their respective legal statuses. Keywords: Joint Property, Islamic Inheritance, Justice.]]>
Copyrights © 2026
