<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini membahas sengketa perselisihan hubungan industrial dalam Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk yang timbul akibat perbedaan pandangan antara Penggugat dan Tergugat mengenai dasar hukum pemutusan hubungan kerja serta pemenuhan hak-hak normatif pekerja. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana ratio decidendi hakim terhadap dalil gugatan pemutusan hubungan kerja dan apakah pemenuhan hak normatif pekerja telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan, yang didukung oleh analisis doktrin hukum serta studi putusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian ratio decidendi hakim dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait pemenuhan hak normatif pekerja akibat pemutusan hubungan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk hakim menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat sah menurut hukum, namun tetap mewajibkan pengusaha untuk memenuhi hak-hak normatif pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa meskipun terdapat pelanggaran yang menjadi dasar pemutusan hubungan kerja, hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak tetap melekat sebagai konsekuensi yuridis dari berakhirnya hubungan kerja. Hal ini menegaskan pentingnya penerapan norma imperatif dalam hukum ketenagakerjaan yang mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Hak Normatif Pekerja, Pertimbangan Hakim, Perselisihan Hubungan Industrial ABSTRACT This study examines an industrial relations dispute in Decision Number 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk, which arose due to differing views between the Plaintiff and the Defendant regarding the legal basis of termination of employment and the fulfillment of the employee’s normative rights. The issues addressed in this research focus on how the judge’s legal reasoning (ratio decidendi) assessed the claims concerning the termination of employment and whether the fulfillment of the employee’s normative rights was in accordance with prevailing labor law regulations. This research employs a normative juridical method using a case approach and a statutory approach, supported by doctrinal legal analysis and a study of the court decision. The objective of this study is to analyze the conformity of the judge’s considerations with labor law provisions, particularly concerning the fulfillment of normative rights arising from termination of employment. The results indicate that in Decision Number 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk, the judge declared the termination of employment carried out by the Defendant legally valid. However, the employer was still obligated to fulfill the employee’s normative rights as stipulated in Article 156 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. In its reasoning, the court emphasized that although violations formed the basis for the termination, the employee remained entitled to severance pay, long-service award pay, and compensation of rights as legal consequences of the termination. This decision underscores the imperative nature of labor law norms and reflects the principles of legal certainty, justice, and legal benefit. Keywords: Termination of Employment, Normative Rights, Judicial Reasoning, Industrial Relations Dispute.]]>
Copyrights © 2026
