Reformasi birokrasi menempatkan kepemimpinan sebagai faktor kunci dalam peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN). Namun demikian, tidak seluruh praktik kepemimpinan dalam organisasi publik bersifat konstruktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sisi gelap kepemimpinan terhadap perilaku ASN dalam pemerintahan daerah di Indonesia, dengan mempertimbangkan peran budaya birokrasi sebagai variabel mediasi dan mekanisme akuntabilitas sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei terhadap 412 ASN pada beberapa pemerintah daerah. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sisi gelap kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kerja kontraproduktif dan niat pindah ASN. Budaya birokrasi terbukti memediasi pengaruh tersebut secara parsial, sementara mekanisme akuntabilitas berperan memperlemah dampak negatif kepemimpinan destruktif. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan kepemimpinan etis dan sistem akuntabilitas merupakan prasyarat penting dalam mendukung keberhasilan reformasi birokrasi di tingkat pemerintahan daerah.
Copyrights © 2025