<![CDATA[Penelitian ini mengkaji problematika pemeriksaan setempat (descente) sebagai alat pembuktian dalam proses litigasi perdata di Indonesia. Pemeriksaan setempat merupakan mekanisme yang memberikan kesempatan bagi hakim untuk mengamati langsung objek sengketa, terutama dalam perkara tanah, batas wilayah, dan objek tidak bergerak lainnya yang memerlukan verifikasi fisik. Meskipun memiliki dasar normatif yang jelas dalam Pasal 153 HIR dan Pasal 180 RBg, regulasi tersebut bersifat sangat umum sehingga pelaksanaannya bergantung pada diskresi hakim serta kebiasaan masing-masing pengadilan. Kondisi ini menyebabkan descente belum berfungsi secara optimal dalam mendukung pencarian kebenaran materiil. Dalam praktik, pemeriksaan setempat menghadapi berbagai kendala, meliputi hambatan administratif terkait penjadwalan dan koordinasi antarinstansi, kendala teknis akibat kondisi geografis maupun minimnya alat dokumentasi, serta kendala yuridis berupa kurangnya standar operasional baku dan ketidakseragaman prosedur. Problematika tersebut berdampak pada kualitas berita acara, akurasi data lapangan, hingga konsistensi penilaian pembuktian. Di sisi lain, perkembangan teknologi seperti drone, pemetaan digital, dan dokumentasi audiovisual membuka peluang besar untuk meningkatkan efektivitas descente, meskipun pemanfaatannya belum memiliki landasan regulatif yang memadai. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, menelaah ketentuan hukum serta praktik di lapangan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan regulasi, standardisasi prosedur, dan modernisasi teknologi merupakan langkah penting untuk mengoptimalkan pemeriksaan setempat sebagai alat pembuktian yang akurat, objektif, dan adaptif terhadap kebutuhan litigasi perdata modern.]]>
Copyrights © 2026
