<![CDATA[Pembangunan kawasan industri merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, kegiatan konstruksi kawasan industri kerap menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, khususnya berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan akibat pengelolaan yang tidak sesuai dengan standar lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana lingkungan terhadap kegiatan konstruksi kawasan industri serta menilai efektivitas instrumen pidana dalam menegakkan kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menyediakan kerangka hukum pidana yang memadai, termasuk pertanggungjawaban pidana korporasi dan penerapan sanksi pidana tambahan. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum pidana lingkungan terhadap kegiatan konstruksi kawasan industri masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek pengawasan, pembuktian, maupun konsistensi penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme penegakan hukum pidana lingkungan agar mampu memberikan efek jera dan menjamin keberlanjutan lingkungan hidup.]]>
Copyrights © 2026
