<![CDATA[Penggelapan premi asuransi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki dampak luas, tidak hanya terhadap perusahaan asuransi sebagai penanggung, tetapi juga terhadap tertanggung sebagai pihak yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum atas risiko yang diasuransikan. Premi asuransi pada dasarnya merupakan dana milik tertanggung yang dipercayakan kepada perusahaan asuransi atau pihak perantara untuk dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktik penyelenggaraan usaha perasuransian, masih sering ditemukan perbuatan penyalahgunaan premi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kewenangan atau penguasaan atas dana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana penggelapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta penegakan hukum terhadap penggelapan premi asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggelapan premi asuransi merupakan bentuk khusus dari tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 486 KUHP, yang penerapannya tidak dapat dilepaskan dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perasuransian. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dan ketepatan dalam penerapan hukum pidana guna menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi tertanggung. Kata Kunci: Penggelapan, Premi Asuransi, KUHP, Undang-Undang Perasuransian.]]>
Copyrights © 2025
