<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam melindungi hak-hak kewarganegaraan di Indonesia, dengan fokus pada kewenangan uji materiil dan implementasi putusan-putusan yang berkaitan dengan hak dasar warga negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal yang mengacu pada sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan ini juga mengkaji perbandingan dengan lembaga peradilan konstitusional di negara lain, seperti Amerika Serikat dan Jerman, untuk menilai efektivitas dan relevansi peran MK dalam konteks global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan menegakkan hak-hak kewarganegaraan, melalui uji materiil terhadap undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Melalui sejumlah putusan penting, MK telah berhasil menguatkan perlindungan terhadap hak-hak individu, seperti kebebasan beragama, hak atas pendidikan, dan hak privasi. Namun, tantangan dalam implementasi putusan dan potensi tekanan politik menjadi hambatan bagi efektivitas MK. Dibandingkan dengan lembaga peradilan konstitusional di negara lain, MK memiliki tantangan tersendiri terkait dengan konteks sosial, politik, dan budaya Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
