<![CDATA[Transformasi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menandai pergeseran paradigma dari pengelolaan administratif menuju model investasi strategis berbasis superholding. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dan kelembagaan dari pembentukan Danantara terhadap tata kelola BUMN, khususnya dalam aspek restrukturisasi kewenangan, penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR), serta dampaknya terhadap kinerja dan akuntabilitas publik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan preskriptif-analitis melalui analisis peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Danantara berpotensi meningkatkan efisiensi dan nilai investasi BUMN, terdapat risiko konsentrasi kekuasaan dan pelemahan pengawasan yang perlu diantisipasi. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas menjadi prasyarat utama dalam memastikan keberhasilan transformasi tata kelola BUMN.]]>
Copyrights © 2026
