<![CDATA[Perkembangan pasar modal global telah mendorong transformasi struktur kepemilikan perusahaan melalui inovasi multiple voting shares (MVS), yaitu mekanisme saham dengan hak suara berlapis yang memisahkan hak ekonomi dan hak kontrol. Di Indonesia, instrumen ini dilegalkan melalui POJK No. 22/POJK.04/2021 sebagai bagian dari strategi peningkatan daya saing pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problem normatif MVS dalam perspektif hukum perseroan, demokrasi ekonomi Pancasila, dan ekonomi Islam, serta merumuskan konstruksi hukum ideal yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MVS merupakan bentuk deviasi terbatas dari prinsip one share one vote yang secara fungsional memperkuat kontrol pendiri, namun sekaligus menciptakan asimetri kekuasaan dalam tata kelola korporasi. Dalam perspektif Pasal 33 UUD 1945, MVS berpotensi menggeser prinsip demokrasi ekonomi menuju konsentrasi kontrol yang tidak proporsional. Sementara dalam ekonomi Islam, MVS hanya dapat diterima secara kondisional sepanjang memenuhi prinsip keadilan (‘adl), keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan (maslahah). Penelitian ini merekomendasikan reformulasi regulasi berbasis pembatasan struktural, perlindungan minoritas, dan integrasi nilai etika konstitusional dan syariah.]]>
Copyrights © 2026
