<![CDATA[Transformasi digital dalam bidang pertanahan melalui penerapan sertifikat tanah elektronik menimbulkan persoalan serius berupa kekosongan norma hukum yang berpotensi mengganggu kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kekosongan norma hukum dalam implementasi sertifikat tanah elektronik serta implikasinya terhadap kepastian hukum di Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan norma hukum terjadi pada aspek hierarki regulasi yang belum diatur pada tingkat undang-undang, lemahnya standar pembuktian digital, belum optimalnya perlindungan hukum terhadap risiko siber, serta tidak adanya mekanisme penyelesaian sengketa berbasis elektronik. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat, kehati-hatian lembaga keuangan, inkonsistensi putusan pengadilan, serta lemahnya perlindungan hukum bagi pemegang hak. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang komprehensif melalui pembentukan regulasi yang lebih kuat, penguatan sistem keamanan digital, serta peningkatan kapasitas aparat dan sosialisasi kepada masyarakat guna menjamin kepastian hukum secara optimal.]]>
Copyrights © 2026
