Jurnal Hukum Perjuangan
Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan

TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA TARUSA

Aldi Maulana (Universitas Samawa, Sumbawa Besar, NTB)



Article Info

Publish Date
09 Oct 2025

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembentukan peraturan desa tentangpengelolaan sampah di desa Tarusa serta mengetahui hambatan yang di hadapi dalam prosespembentukan peraturan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitianhukum normatif empiris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis,pendekatan peraturan Perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Jenis data yangdigunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Sedangkan teknikpengumpulan data dengan cara wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa meskipun Ranperdes telah dirancang, penyusunannya belumsepenuhnya mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 TentangPedoman Teknis Peraturan Di Desa.. Hambatan utama meliputi keterbatasan kapasitasaparatur desa, rendahnya partisipasi masyarakat, serta koordinasi yang belum optimaldengan pemerintah daerah. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pembentukan Perdestentang pengelolaan sampah di Desa Tarusa mendesak untuk segera diwujudkan denganmemperhatikan prosedur formil dan materiil yang benar. Sebagai alternatif sementara,Ranperdes dapat disederhanakan menjadi Peraturan Kepala Desa agar pengaturan teknispengelolaan sampah segera dapat diimplementasikan.

Copyrights © 2025






Journal Info

Abbrev

jhp

Publisher

Subject

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

Jurnal Hukum Perjuangan (JHP) adalah jurnal yang ditujukan untuk dosen, peneliti, dan mahasiswa yang ingin mempublikasikan hasil penelitiannya. Jurnal ini mencakup tentang Ilmu Hukum, baik Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Administrasi Negara, Hukum Lingkungan, Hukum Pemerintahan ...