cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M Anugerah Puji Sakti, S.H., M.H., C.Me.
Contact Email
jhp74461@gmail.com
Phone
+6285333586601
Journal Mail Official
jhp74461@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum – Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Jalan Yos Sudarso Nomor 16. Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat
Location
Kab. sumbawa,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Perjuangan
Published by Universitas Samawa
ISSN : -     EISSN : 31233082     DOI : https://doi.org/10.58406/jurnalhukumperjuangan
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Perjuangan (JHP) adalah jurnal yang ditujukan untuk dosen, peneliti, dan mahasiswa yang ingin mempublikasikan hasil penelitiannya. Jurnal ini mencakup tentang Ilmu Hukum, baik Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Administrasi Negara, Hukum Lingkungan, Hukum Pemerintahan Daerah/Desa, Hukum Kepartaian dan Kepemiluan, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Antropologi Budaya
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 45 Documents
 1   2   3   4   5 
PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI TINJAU MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DESA MARENTE) Hendriansyah Hendriansyah; Iwan Haryanto Iwan; M Anugerah Puji Sakti Sakti
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v1i1.1067

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor penghambat dalam perbaikan infrastruktur jalan dari desa Marente menuju dusun Matemega serta peran kepala desa Marente dalam perbaikan infrastruktur jalan dari desa Marente menuju dusun Matemega. Untuk mengkaji penelitian tersebut menggunakan Jenis penelitian penelitian hukum Normatif Empiris, yakni penelitian yang melihat bagaimana bekerjanya Undang-Undang di tengah masyarakat. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat dua faktor yang menjadi penghambat yakni Jalan kabupaten dan kawasan hutan lindung. Dari kedua faktor yang menghambat kepala desa sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah Kabupaten karena jalan ke dusun Matemega ini adalah kewenangan pemerintah Kabupaten dan sudah mengajukan surat permohonan ke dinas kehutanan provinsi terkait dengan perubahan status jalan.
IMPLEMENTASI SURAT EDARAN NOMOR 11 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG DESATANGGAP COVID-19 DAN PENEGASAN PADAT KARYA TUNAI DESA OLEH PEMERINTAH DESA SONGKAR PADATAH Riyan Hidayat Riyan; Iwan Haryanto Iwan; M Anugerah Puji Sakti puji
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v1i1.1069

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil dari Implementasi dan hambatan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 Perubahan Atas Surat Edaran (SE) Kementrian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) oleh Pemerintah Desa Songkar , Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa Pada Tahun 2021. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif Empiris menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan sosiologi hukum, jenis dan sumber data di olah dari data primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan data pada penelitian meliputi Observasi, Wawancara, Kepustakaan dan Analisi Data. Dari hasil penelitian yang dilakukan Pemerintah Desa Songkar, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa hanya mengimplementasikan ketentuan tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Perubahan APBDes Pada Tahun 2021 dengan tiga tahap diantaranya Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi. Mengingat ketentuan tentang Padat Karya Tunai Desa (PKTD) tidak dilaksanakan karena beberapa hal, Pertama, tidak menjadi kebutuhan yang sangat genting di Desa Songkar, Kecamatan Moyo Utara, dan Kedua, Tidak ada anggaran yang dikhususkan untuk melaksanakan point G tersebut tentang Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Adapun faktor hambatan dalam mengimplementasikan Surat Edaran tersebut adalah kurang adaptifnya masyarakat dan kurangnya kesadaran terhadap hukum di Desa Songkar, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa.
KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENGELOLA DANA DESA (STUDI KASUS DI DESA SEBASANG) Fatmawati Lopitasari; Lahmuddin Zuhri Lahmuddin; Panji Prabu Dharma Panji
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v1i1.1070

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Adapun Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dasar Hukum pembentukan BUMDes di Desa Sebasang di Kecamatan Moyo Hulu, serta untuk mengetahui peranan BUMDes dalam kewenangan lokal berskala duntuk mensejahterakan masyarakat desa Sebasang di Kecamatan Moyo Hulu. Adapun jenis penelitian yng digunakan dalam penelitian ini yaitu Normatif Empiris yakni pendekatan yang mengacu pada observasi dilapangan dan pendekatan yang mengacu pada undang-undang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatang perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, kepustakaan, dokumentasi dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sebasang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Cahaya Raboran. Dan Peran pemerintah desa sebasang dalam meningkatkan perekonomian salah satunya adalah berperan dalam pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat, berperan memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian masyarakat dengan bumdes sebagai pondasinya dan berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 129 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 ( STUDI DI DESA PENYARING KEC. MOYO UTARA ) Rani Ulana Rani; Iwan Haryanto Iwan; M Anugerah Puji Sakti puji
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v1i1.1071

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 129 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Penyaring dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) di desa Penyaring. Adapun jenis penelitian ini adalah hukum normatif empiris. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa Penyaring telah mengimplementasi Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 129 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa walaupun pemerintah desa belum optimal dalam penetapan APBdes yang mengalami keterlambatan hingga Februari 2022. Selain itu faktor hambatan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di desa Penyaring yaitu: 1) kurangny.a sumber daya manusia dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa sehingga masih bergantung pada sekretaris desa . 2) regulasi yang terlambat dalam memberikan pedoman petunjuk teknis dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun anggaran 2022.
ANALISIS KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAHAN DESA DI DESA PLAMPANG Gita Ananda Putri gita; Lahmuddin Zuhri Lahmuddin; M Panji Prabu Dharma Panji
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v1i1.1073

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta untuk mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi kinerja BPD Desa Plampang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian normatif empiris, dimana melihat bekerjanya hukum di masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep dan pendekatan kasus (case approach). Untuk data, maka jenis data yang digunakan yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Untuk mengumpulkan data tersebut, maka menggunakan wawancara, observasi, kepustakaan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Plampang telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturaan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang meliputi menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, melakukan evaluasi terkait laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Faktor – faktor yang memperngaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan Desa di Desa Plampang addalah faktor penghambat internal pekerjaan sebagai BPD merupakan pekerjaan “paruh waktu” dan faktor Eksternal adalah Sarana dan prasarana yang masih belum memadai serta pengaruh covid 19 sehingga agak sulit untuk bertatap muka atau ketemu dengan masyarakat
PENTINGNYA WAWASAN TERKAIT TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BAGI MASYARAKAT DESA SAPEN MOJOLABAN SUKOHARJO JAWA TENGAH Hanuring Ayu Ardhani Putri; Firstnandiar Glica Aini
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v1i2.1287

Abstract

Jika ditarik kronologis dalam jangka waktu yang lebih jauh, isu kekerasan seksual juga menjadi problematika yang menyeruak di berbagai kalangan. Terutama terkait pro kontra dari Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dimana masih terdapat perdebatan antara berbagai pihak yang menyebabkan belum rampungnya pengesahan aturan hukum ini.Penjelasan pada pendahuluan terkait dengan pentingnya wawasan terkait tindak pidana kekerasan seksual bagi masyarakat Desa Sapen Mojolaban Sukoharjo Jawa Tengah, maka kegiatan pengabdian pada masyarakat berupa Penyuluhan Hukum dilakukan guna memberikan informasi dan pengetahuan hukum terkait pentingnya informasi mengenai pencegahan kekerasan seksual kepada masyarakat di Desa Sapen Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo sebagai bentuk pembelajaran atau edukasi. Dosen Fakultas Hukum juga memberikan bantuan secara sukarela kepada masyarakat Desa Sapen untuk membantu mereka ketika mereka ingin melakukan konsultasi hukum sekaligus sebagai melayani upaya pendampingan hukum. Penyuluhan hukum ini sangat membantu masyarakat Desa Sapen dalam memahami dan mengetahui apa saja yang terkait kebutuhan mereka dan diharapkan setelah penyuluhan ini, masyarakat Desa Sapen dapat memahami tindak pidana kekerasan seksual dalam kehidupan sehari hari. Kegiatan penyuluhan ini berakhir dengan sesi foto bersama Dosen-Dosen Fakultas Hukum universitas Islam batik Surakarta, Kepala Desa beserta seluruh staff pemerintah Desa serta masyarakat setempat. Secara umum hasil dari penyuluhan hukum dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat ini mendapatkan respon positif dari peserta yang notabene adalah warga masyarakat Desa Sapen, dalam rangkaian acara penyuluhan hukum ini peserta dapat memahami mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, dampak kekerasan seksual, cara pencegahan kekerasan seksual, pengaturan hukum kekerasan seksual terhadap korban.
PELAKSANAAN PEMULIHAN MEDIS PSIKOLOGIS ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN(STUDI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI JAWA TIMUR) Arifa Rosiana Amini Sigit
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v1i2.1288

Abstract

Penelitian ini berkonsentrasi pada pelaksanaan medis psikologis yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provonsi Jawa Timur (DP3AK Provinsi Jawa Timur) melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur (UPT PPA Provinsi Jawa Timur) oleh anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagiamana pelaksanaan pemulihan medis psikologis terhadap anak korban tindak pidana kekerasan dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pemulihan medis psikologis terhadap anak korban tindak pidana kekerasan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi pustaka dalam mengumpulkan data. Berdasarkan hasil penelitian, DP3AK Provinsi Jawa Timur melalui UPT PPA Provinsi Jawa timur telah melaksanakan pemulihan medis psikologis berdasarkan standar yang telah diatur dalam peraturan perundangan. Kendala yang dialami adalah pandangan dari lingkungan sekitar terhadap korban kekerasan, anggaran yang terbatas dalam penanganan pemulihan terhadap korban, dan belum terlaksana secara resmi terkait kerja sama antara UPT PPA Provinsi Jawa Timur dengan Rumah Sakit.
PERAN BAWASLU KABUPATEN SUMBAWA DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA LAPE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 ( Studi Kasus Putusan PN Sumbawa Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN.Sbw Sri Fitriani
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v1i2.1289

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam menangani tindak pidana pemilihan Kepala Daerah dilakukan oleh Kepala Desa Lape pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018 (Studi Kasus Putusan PN Sumbawa Nomor: 139/Pid.Sus/2018/PN.Sbw). Jenis Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif empiris, Metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach), Pendekatan konsep (conseptual approach) dan Pendekatan kasus (case approach). Jenis data yaitu data primer, data tersier dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, Kepustakaan, Dokumentasi dan yang terakhir adalah Analisis data.Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa Panwascam membuat laporan hasil pengawasan, setelah melakukan pengkajian dalam kurun waktu 1x24 jam Panwascam melaporkan hasil pengawasan ke Bawaslu Kabupaten tentang adanya dugaan pelanggaran pemilihan, kemudian setelah di registrasi dan di kaji kemudian dalam kurun waktu 1x24 jam Bawaslu Kabupaten mengundang Sentra Gakkumdu untuk mealakukan pembahsan pertama, kedua dan ketiga. Tidak hanya sampai disitu Bawaslu Kabupaten juga di panggil di muka pengadilan sebagai pelapor untuk memberi keterangan.Dalam menjalankan tugasnya tentu terdapat beberapa kendala, diantaranya kendala dari Substansi hukum, struktur Hukum dan budaya hukum.
UPAYA PREVENTIF BAWASLU KABUPATEN SUMBAWA DALAM MENANGANI PELANGGARAN PILKADA TAHUN 2020 (Studi Kasus Bawaslu Kabupaten Sumbawa) Lisa Mediana
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v1i2.1290

Abstract

Upaya preventif bawaslu kabupaten Sumbawa terhadap pelanggaran pilkada tahun 2020. Mengingat dalam proses pilkada Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelanggaran sangat sering terjadi seperti pelanggaran, sehingga timbulah rumusan masalah yaitu 1.Bagaimana upaya preventif Bawaslu Kabupaten Sumbawa Terhadap pelanggran pilkada tahun 2020 Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif Empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, Observsi, kepustakaan. Data yang terumpul kemudian dianalis melalui redusi data, penyajian data, serta menari kesimpulan/verifiakasi. Dari Hasil penelitian yang dilakukan dalam upaya preventif yang dilakukan bawaslu kabupaten Sumbawa, Berkoordinasi dengan stakeholder terkait,Pencegahan Melalui Iklan Layanan Masyarakat,Tolkshow Jagongan Pemilu,Surat Himbauan, Surat Perbaikan,Pencegahan di Lapangan, Pembentukan Kampung Partisipatif, Melakukan Kegiatan Worshop.
PERAN BAWASLU SUMBAWA DALAM MENANGANI PELANGGARAN ADMINISTRATIF PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 Susi Susanti; Lahmuddin Zuhri; Syiis Nurhadi
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i1.1291

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait Peran Bawaslu Sumbawa dalam Menangani pelanggaran Administratif Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 dimana penanganannya berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota dan Undang-Undang No 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga yang menjadi Rumusan Masalah yang saya angkat yaitu tentang Bagaimana Peran Bawaslu Sumbawa dalam Menangani pelanggaran Administratif Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumbawa Tahun 2020. Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Empiris, yakni gabungan hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangan-undangan (law in book) dan hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau Norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.Informan penelitian diantaranya Pihak Bawaslu Kabupaten Sumbawa khususnya divisi penanganan pelanggaran Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran pada saat Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati 2020 di Kabupaten Sumbawa, yaitu Penanganan Pelanggaran Administratif Penyelenggara Pemilihan berdasarkan data pelanggaran kemudian terkait Verifikasi bakal dukungan calon.

Page 1 of 5 | Total Record : 45

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Perjuangan