<![CDATA[Penelitian ini mengkaji sengketa kepemilikan tanah pada objek Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 696/Tanah Sareal yang melibatkan ahli waris almarhum Imam Martadisastra sebagai Penggugat melawan beberapa pihak Tergugat, termasuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Inti permasalahan bermula dari adanya dugaan cacat hukum dalam proses peralihan hak melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tahun 2015 dan Akta Jual Beli (AJB) tahun 2023 yang diklaim dilakukan tanpa persetujuan sah dari pemilik asal maupun keterlibatan para ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis parameter tanggung jawab yuridis PPAT dalam pembuatan akta otentik serta membedah divergensi rasio decidendi (pertimbangan hukum) yang menyebabkan perbedaan putusan pada tingkat Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Tinggi Bandung, dan Mahkamah Agung.menggunakan metode penelitian kualitatif-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab PPAT dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan fungsi administratif karena telah menjalankan verifikasi berdasarkan dokumen formal yang tersedia, seperti Surat Kuasa. Ditemukan disparitas putusan yang signifikan: PN Bogor menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurangnya pihak (plurium litis consortium) terkait penyewa lahan; PT Bandung memenangkan ahli waris dengan menilai adanya cacat hukum pada dokumen peralihan hak. Namun, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 6183 K/Pdt/2025 akhirnya menolak seluruh gugatan ahli waris karena dalil penggugat dianggap tidak terbukti secara meyakinkan dibandingkan kekuatan pembuktian akta otentik tergugat. Penelitian menyimpulkan pentingnya prinsip kehati-hatian bagi PPAT dan urgensi tertib administrasi waris bagi masyarakat.]]>
Copyrights © 2026
