<![CDATA[Tindak pidana pencucian uang (money laundering) merupakan kejahatan white collar crime yang semakin kompleks dan mengancam stabilitas sistem keuangan global, khususnya dengan berkembangnya teknologi digital seperti cryptocurrency dan virtual assets. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia serta merumuskan konsep ideal yang adaptif di era digital. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan instrumen hukum extraordinary yang efektif dalam mengatasi kesulitan pembuktian asal-usul aset hasil kejahatan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti inkonsistensi putusan pengadilan, disharmonisasi regulasi antar lembaga, serta paradoksi antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya prinsip presumption of innocence. Di era digital, kompleksitas semakin meningkat akibat penggunaan teknologi seperti blockchain, decentralized finance (DeFi), dan aset kripto yang bersifat pseudonim dan lintas batas. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa diperlukan konstruksi hukum pembalikan beban pembuktian yang ideal, yaitu bersifat terbatas, terukur, dan terintegrasi, dengan tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia. Optimalisasi dapat dilakukan melalui harmonisasi regulasi lintas sektor, penguatan kapasitas teknis aparat penegak hukum, pengaturan khusus aset digital, serta pemanfaatan teknologi seperti artificial intelligence dan blockchain analytics dalam proses pembuktian.]]>
Copyrights © 2026
