<![CDATA[Notaris memiliki kewajiban untuk menyusun akta sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan kebatalan atau pembatalan akta, bahkan penurunan status menjadi akta di bawah tangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UUJN. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan pembuktian akta otentik yang mengalami penurunan status menjadi akta di bawah tangan serta bentuk pertanggungjawaban Notaris. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, data dikumpulkan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekaburan hukum dalam Pasal 84 UUJN terkait pasal mana yang menyebabkan akta menjadi di bawah tangan atau batal demi hukum. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, dan pidana jika akta otentik yang dibuatnya statusnya menurun. Oleh karena itu, akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna jika prosedur terpenuhi, namun jika ada pelanggaran dan dapat dibuktikan, akta dapat dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan melalui proses pengadilan.]]>
Copyrights © 2025
