Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Dialogia Iuridica
Ichsan Anwary
Faculty Of Law, Lambung Mangkurat University
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PENDAMPINGAN PENCANANGAN DESA WISATA BERBASIS LAHAN BASAH DI DESA PULAU SEWANGI KABUPATEN BARITO KUALA Ahmad Fikri Hadin; Muhammad Erfa Redhani; M. Hadin Muhjad; Ichsan Anwary
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 8, No 1 (2022): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v8i1.7570

Abstract

Pendampingan Pencanangan Desa Wisata  Berbasis Lahan Basah di Desa Pulau Sewangi Kabupaten Barito Kuala ini bertujuan memberikan pemahaman dalam pencanangan desa wisata dan mengoptimalkan potensi desa wisata yang berbasis lahan basah di Desa Pulau Sewangi Kabupaten Barito Kuala. Tahapan Kegiatan ini diawali dengan Indektifikasi Masalah dan Survei Lapangan, Penyusunan Bahan Pelatihan, Pelaksanaan Penyuluhan Pengembangan Desa Wisata, Pendampingan dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Evaluasi, Publikasi serta Penyusunan Laporan Akhir. Mitra yang terlibat dalam pengabdian ini adalah kepala desa, aparatur desa, BPD dan masyarakat desa sehingga dengan program ini mitra dapat memahami dalam pembentukan desa wisata serta terlaksananya pencangan desa wisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini  mampu meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggali dan membangun potensi desa dalam bidang pariwisata khususnya pariwisata di lahan basah.Kata Kunci : Desa Wisata, Lahan Basah, Pulau Sewangi 
HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PERAWAT DALAM PELIMPAHAN KEWENANGAN TINDAKAN MEDIS Ichsan Anwary; Pujo Sriwanto
Badamai Law Journal Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v5i2.10975

Abstract

AbstrakPelimpahan kewenangan medis sudah diatur di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran diundang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dan di undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan. serta peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2019 tentang Peraturan pelaksana undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan.Tetapi regulasi ini masih secara umum dan belum terperinci mengatur tentang pelimpahan tindakan medis sehingga dalam implementasinya dilapangan masih menimbulkan kendala dan masalah yang terkait dengan proses pelimpahan, terutama  masalah tanggung jawab hukum yang timbul akibat dari pelimpahan kewenangan tersebut.Salah satu masalah yang sering terjadi adalah ketidak jelasan bentuk pelimpahan dan jenis kewenangan tindakan medis yang dilimpahkan,sehingga ini akan membuat hubungan hukum antara dokter dan perawat tidak jelas dan ini tentunya juga akan berakibat ketidak jelasan terhadap pertanggung jawaban hukumnya bila ada kerugian dari pasien yang menimbulkan gugatan atau tuntutan hukum. Abstract The delegation of medical authority has been regulated in the Regulation of the Minister of Health number 2052/MENKES/PER/X/2011 concerning Licenses for Practice and Implementation of Medical Practices, Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers, and Law Number 38 of 2014 concerning Nursing. as well as the regulation of the Minister of Health number 26 of 2019 concerning implementing regulations of law number 38 of 2014 concerning Nursing. However, this regulation is still in general and not detailed yet regulates the delegation of medical actions so that in its implementation in the field it still causes obstacles and problems related to the delegation process, especially the problem of legal responsibility that arises as a result of the delegation of authority. One of the problems that often occurs is the unclear form of delegation and the type of authority for medical actions that are delegated, so this will make the legal relationship between doctors and nurses unclear and this will of course also result in lack of clarity on legal liability if there is a loss from the patient that gives rise to a lawsuit or lawsuit.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER, DOKTER GIGI DAN PASIEN PADA PENERAPAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK DI RUMAH SAKIT Ichsan Anwary; Rusma Wahyudi
Badamai Law Journal Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v6i1.11755

Abstract

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap dokter, dokter gigi, dan pasien apabila terjadi permasalahan hukum maka rekam medis elektronik di rumah sakit tidak dapat dijadikan bukti otentik yang sah dalam proses penegakkan hukum karena tidak terpenuhinya sebagian syarat dari ketentuan perundang-undangan yang telah diatur sebagai syarat alat bukti otentik yang berbentuk surat, sebagian syarat yang tidak terpenuhi tersebut adalah tidak adanya tanda tangan dokter, dokter gigi yang berwenang untuk membuat rekam medis elektronik digantikan dengan PIN/User/password sebagai pengganti identitas tangan tangan dokter dan dokter gigi. Penerapannya rekam medis elektronik di rumah sakit ditinjau dari aspek kerahasian dan keamanan dokumen elektronik data rahasia medis telah dapat terjamin sesuai perundang-undangan karena bentuk pengamanan dari implementasi rekam medis elektronik dapat dilindungi dengan PIN/Sandi/Password sehingga hanya orang tertentu yang dapat membuka berkas aslinya atau salinannya yang diberikan kepada pasien, hal ini yang membuat keamanannya lebih terjamin dibandingkan dengan rekam medis konvensional(manual).
DISKRESI DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI Ichsan Anwary; Dimas Purnama Putra
Badamai Law Journal Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v5i1.9734

Abstract

Tujuan yang akan dikemukakan dalam penulisan tesis ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai tindakan diskresi yang dapat termasuk tindakan melanggar hukum, apakah tindakan diskresi dapat dipidana.Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama, kebijakan publik yang dibuat dan dijalankan dengan itikad baik, pastilah tidak dapat dikriminalisasikan. Sebaliknya kebijakan yang dibuat dan dijalankan dengan itikad buruk (melawan hukum dan atau menyalahgunakan wewenang) yang disadarinya membawa dampak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, adalah merupakan tindak pidana (korupsi). Kedua, bahwa seorang pengambil kebijakan dilekati dengan wewenang. Dalam mengambil kebijakan, seorang pengambil kebijakan harus mempertimbangkan manfaat atau tidaknya kebijakan tersebut demi kepentingan umum yang dilidunginya. Ketiga, dasar kebijakan tidak bisa dipidana demi kepentingan umum adalah Yurisprudensi MA tahun 1966. Keempat, apabila pengambil kebijakan ketika mengambil kebijakan mengandung unsur suap, ancaman, dan penipuan tetap bisa dipidana.
KESESUAIAN KONSEP PENITIPAN GANTI KERUGIAN DALAMUNDANG-UNDANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNANUNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN PRINSIP KEADILAN BAGIPEMILIKLAHAN Ichsan Anwary; Ahmad Fadhiel
Badamai Law Journal Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v6i2.11782

Abstract

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penerapan konsep PenitipanGanti Kerugian dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, serta kesesuaiannya dengan dengan prinsip keadilan bagi pemilik lahan.Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menganalisis suatu permasalahan hukum, sedangkan tipe penelitian dalam Tesis ini adalah mengenai konflik norma karena dinilai ada ketidak sesuaian antara konsep Penitipan Ganti Kerugian dengan Prinsip Keadilan bagi masyarakat pemilik lahan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, terdapat beberapa kondisi dimana pemberian Ganti Kerugian tidak dapat diserahkan secara langsung kepada Pihak yang Berhak, sehingga perlu menerapkan konsep Penitipan Ganti Kerugian. Di sisi lain, Penitipan Ganti Kerugian tersebut harus dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, dan diterapkan secara kontekstual dengan memperhatikan rasa keadilan yang ada di masyarakat, sehingga konsep Penitipan Ganti Kerugian dalam Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dinilai telah sesuai dengan Prinsip Keadilan.
Optimalisasi Aset Bangunan Daerah Sebagai Upaya Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekaligus Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Dwian Abdi Dewantara*; Ichsan Anwary; Mirza Satria Buana
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25308

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 1 Ayat 3 berbunyi “Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah”.  Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. Aset daerah mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap penyelenggaraan otonomi daerah apabila dapat dilakukan pengelolaan secara optimal. Salah satu bentuk optimalisasi pengelolaan aset daerah adalah dalam segi pemanfaatan aset sehingga akan memberikan penilaian yang besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah. Kendala yang timbul dalam pengelolaan aset daerah antara lain adalah ketidak tertiban dalam pengelolaan data aset sehingga berimplikasi pada kurangnya optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset karena tidak diperolehnya nilai kemanfaatan yang seimbang dengan nilai intrinsik potensi yang terkandung dalam aset itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan sistem manajemen aset dari mulai perencanaan, pemanfaatan, evaluasi dan monitoring terhadap aset daerah. Dari hasil wawancara memang ada beberapa Kendala pada pengelolaan aset gedung dan/atau bangunan serta aset-aset pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur, serta pemerintah dan dinas terkait sudah dan sedang berupaya untuk mengoptimalkan aset-aset tersebut walaupun masih banyak mengalami kesulitan-kesulitan yang dihadapi, dan juga pemerintahan sekarang juga sudah mengikuti perkembangan zaman yaitu dengan cara membuat aplikasi informasi SIPORAKOTIM, agar lebih mudah kedepannya.
Kekuatan Pembuktian Akta Otentik yang Mengalami Penurunan Status Menjadi Akta di Bawah Tangan Hanaan; Ichsan Anwary
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2704

Abstract

Notaris memiliki kewajiban untuk menyusun akta sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan kebatalan atau pembatalan akta, bahkan penurunan status menjadi akta di bawah tangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UUJN. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan pembuktian akta otentik yang mengalami penurunan status menjadi akta di bawah tangan serta bentuk pertanggungjawaban Notaris. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, data dikumpulkan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekaburan hukum dalam Pasal 84 UUJN terkait pasal mana yang menyebabkan akta menjadi di bawah tangan atau batal demi hukum. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, dan pidana jika akta otentik yang dibuatnya statusnya menurun. Oleh karena itu, akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna jika prosedur terpenuhi, namun jika ada pelanggaran dan dapat dibuktikan, akta dapat dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan melalui proses pengadilan.
Aspek Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam Pembahasan Bersama Suatu Undang-Undang Ichsan Anwary
Dialogia Iuridica Vol. 7 No. 1 (2015): Volume 7 Nomor 1 November 2015
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v7i1.705

Abstract

The term “holding authority” according to Article 20 (1), Constitution of 1945, Indonesia means as an obligation. House of Representative holding authority to establish laws refer to a its authority to propose Draft of Laws.Formulation or construction concerning on authority on establishing laws, which regards to three state institutions: House of Representative, President and Regional Representative Council is not designed in a complete and best design.
Co-Authors Ahmad Fadhiel Ahmad Fikri Hadin Dimas Purnama Putra Dwian Abdi Dewantara* Hanaan Mirza Satria Buana Muhammad Erfa Redhani Muhammad Hadin Muhjad, Muhammad Hadin Pujo Sriwanto Rusma Wahyudi