Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.945
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah
Ichsan Anwary
Faculty Of Law, Lambung Mangkurat University
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Legal Review In Structuring And Normalization Of Rivers As An Effort To Mitigate Flooding In The City Of Banjarmasin Muhammad Hadin Muhjad; Muhammad Erfa Redhani; Ichsan Anwary; Ahmad Fikri Hadin
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 3 No. 1 (2022): February 2022
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v3i1.269

Abstract

The rivers and canals in Banjarmasin need to be reorganized to restore the rivers and canals to be able to function. Various legal policies have been taken by Banjarmasin Government, from issuing regulations on rivers to making policies to establish a River Normalization Task Force. This research is aimed to analyze the Banjarmasin government's regional regulations that regulate the rivers and rivers layout, as well as the effectiveness of the legal policy taken by the government as mitigation of the flood problems Banjarmasin faces.This study uses an interdisciplinary legal research method (socio-legal methodology); where the law (in this case the statutory text) is not only interpreted as an object of value-free study but the law is interpreted as an object that is rich in values (including non-legal values).Based on the geographical condition ofBanjarmasin, rivers and canals should be very important for Banjarmasin as a way to avoid flooding. Therefore, it is necessary to arrange rivers and canals in Banjarmasin comprehensively and this arrangement cannot be done only partially. The river arrangement includes regulatory, institutional, and community development aspects in the vicinity. The development of the city of Banjarmasin from the point of view of city development must start from the rivers.
PENDAMPINGAN PENCANANGAN DESA WISATA BERBASIS LAHAN BASAH DI DESA PULAU SEWANGI KABUPATEN BARITO KUALA Ahmad Fikri Hadin; Muhammad Erfa Redhani; M. Hadin Muhjad; Ichsan Anwary
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 8, No 1 (2022): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v8i1.7570

Abstract

Pendampingan Pencanangan Desa Wisata  Berbasis Lahan Basah di Desa Pulau Sewangi Kabupaten Barito Kuala ini bertujuan memberikan pemahaman dalam pencanangan desa wisata dan mengoptimalkan potensi desa wisata yang berbasis lahan basah di Desa Pulau Sewangi Kabupaten Barito Kuala. Tahapan Kegiatan ini diawali dengan Indektifikasi Masalah dan Survei Lapangan, Penyusunan Bahan Pelatihan, Pelaksanaan Penyuluhan Pengembangan Desa Wisata, Pendampingan dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Evaluasi, Publikasi serta Penyusunan Laporan Akhir. Mitra yang terlibat dalam pengabdian ini adalah kepala desa, aparatur desa, BPD dan masyarakat desa sehingga dengan program ini mitra dapat memahami dalam pembentukan desa wisata serta terlaksananya pencangan desa wisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini  mampu meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggali dan membangun potensi desa dalam bidang pariwisata khususnya pariwisata di lahan basah.Kata Kunci : Desa Wisata, Lahan Basah, Pulau Sewangi 
HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PERAWAT DALAM PELIMPAHAN KEWENANGAN TINDAKAN MEDIS Ichsan Anwary; Pujo Sriwanto
Badamai Law Journal Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v5i2.10975

Abstract

AbstrakPelimpahan kewenangan medis sudah diatur di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran diundang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dan di undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan. serta peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2019 tentang Peraturan pelaksana undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan.Tetapi regulasi ini masih secara umum dan belum terperinci mengatur tentang pelimpahan tindakan medis sehingga dalam implementasinya dilapangan masih menimbulkan kendala dan masalah yang terkait dengan proses pelimpahan, terutama  masalah tanggung jawab hukum yang timbul akibat dari pelimpahan kewenangan tersebut.Salah satu masalah yang sering terjadi adalah ketidak jelasan bentuk pelimpahan dan jenis kewenangan tindakan medis yang dilimpahkan,sehingga ini akan membuat hubungan hukum antara dokter dan perawat tidak jelas dan ini tentunya juga akan berakibat ketidak jelasan terhadap pertanggung jawaban hukumnya bila ada kerugian dari pasien yang menimbulkan gugatan atau tuntutan hukum. Abstract The delegation of medical authority has been regulated in the Regulation of the Minister of Health number 2052/MENKES/PER/X/2011 concerning Licenses for Practice and Implementation of Medical Practices, Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers, and Law Number 38 of 2014 concerning Nursing. as well as the regulation of the Minister of Health number 26 of 2019 concerning implementing regulations of law number 38 of 2014 concerning Nursing. However, this regulation is still in general and not detailed yet regulates the delegation of medical actions so that in its implementation in the field it still causes obstacles and problems related to the delegation process, especially the problem of legal responsibility that arises as a result of the delegation of authority. One of the problems that often occurs is the unclear form of delegation and the type of authority for medical actions that are delegated, so this will make the legal relationship between doctors and nurses unclear and this will of course also result in lack of clarity on legal liability if there is a loss from the patient that gives rise to a lawsuit or lawsuit.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER, DOKTER GIGI DAN PASIEN PADA PENERAPAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK DI RUMAH SAKIT Ichsan Anwary; Rusma Wahyudi
Badamai Law Journal Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v6i1.11755

Abstract

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap dokter, dokter gigi, dan pasien apabila terjadi permasalahan hukum maka rekam medis elektronik di rumah sakit tidak dapat dijadikan bukti otentik yang sah dalam proses penegakkan hukum karena tidak terpenuhinya sebagian syarat dari ketentuan perundang-undangan yang telah diatur sebagai syarat alat bukti otentik yang berbentuk surat, sebagian syarat yang tidak terpenuhi tersebut adalah tidak adanya tanda tangan dokter, dokter gigi yang berwenang untuk membuat rekam medis elektronik digantikan dengan PIN/User/password sebagai pengganti identitas tangan tangan dokter dan dokter gigi. Penerapannya rekam medis elektronik di rumah sakit ditinjau dari aspek kerahasian dan keamanan dokumen elektronik data rahasia medis telah dapat terjamin sesuai perundang-undangan karena bentuk pengamanan dari implementasi rekam medis elektronik dapat dilindungi dengan PIN/Sandi/Password sehingga hanya orang tertentu yang dapat membuka berkas aslinya atau salinannya yang diberikan kepada pasien, hal ini yang membuat keamanannya lebih terjamin dibandingkan dengan rekam medis konvensional(manual).
DISKRESI DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI Ichsan Anwary; Dimas Purnama Putra
Badamai Law Journal Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v5i1.9734

Abstract

Tujuan yang akan dikemukakan dalam penulisan tesis ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai tindakan diskresi yang dapat termasuk tindakan melanggar hukum, apakah tindakan diskresi dapat dipidana.Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama, kebijakan publik yang dibuat dan dijalankan dengan itikad baik, pastilah tidak dapat dikriminalisasikan. Sebaliknya kebijakan yang dibuat dan dijalankan dengan itikad buruk (melawan hukum dan atau menyalahgunakan wewenang) yang disadarinya membawa dampak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, adalah merupakan tindak pidana (korupsi). Kedua, bahwa seorang pengambil kebijakan dilekati dengan wewenang. Dalam mengambil kebijakan, seorang pengambil kebijakan harus mempertimbangkan manfaat atau tidaknya kebijakan tersebut demi kepentingan umum yang dilidunginya. Ketiga, dasar kebijakan tidak bisa dipidana demi kepentingan umum adalah Yurisprudensi MA tahun 1966. Keempat, apabila pengambil kebijakan ketika mengambil kebijakan mengandung unsur suap, ancaman, dan penipuan tetap bisa dipidana.
KESESUAIAN KONSEP PENITIPAN GANTI KERUGIAN DALAMUNDANG-UNDANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNANUNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN PRINSIP KEADILAN BAGIPEMILIKLAHAN Ichsan Anwary; Ahmad Fadhiel
Badamai Law Journal Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v6i2.11782

Abstract

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penerapan konsep PenitipanGanti Kerugian dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, serta kesesuaiannya dengan dengan prinsip keadilan bagi pemilik lahan.Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menganalisis suatu permasalahan hukum, sedangkan tipe penelitian dalam Tesis ini adalah mengenai konflik norma karena dinilai ada ketidak sesuaian antara konsep Penitipan Ganti Kerugian dengan Prinsip Keadilan bagi masyarakat pemilik lahan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, terdapat beberapa kondisi dimana pemberian Ganti Kerugian tidak dapat diserahkan secara langsung kepada Pihak yang Berhak, sehingga perlu menerapkan konsep Penitipan Ganti Kerugian. Di sisi lain, Penitipan Ganti Kerugian tersebut harus dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, dan diterapkan secara kontekstual dengan memperhatikan rasa keadilan yang ada di masyarakat, sehingga konsep Penitipan Ganti Kerugian dalam Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dinilai telah sesuai dengan Prinsip Keadilan.
Optimalisasi Aset Bangunan Daerah Sebagai Upaya Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekaligus Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Dwian Abdi Dewantara*; Ichsan Anwary; Mirza Satria Buana
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25308

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 1 Ayat 3 berbunyi “Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah”.  Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. Aset daerah mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap penyelenggaraan otonomi daerah apabila dapat dilakukan pengelolaan secara optimal. Salah satu bentuk optimalisasi pengelolaan aset daerah adalah dalam segi pemanfaatan aset sehingga akan memberikan penilaian yang besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah. Kendala yang timbul dalam pengelolaan aset daerah antara lain adalah ketidak tertiban dalam pengelolaan data aset sehingga berimplikasi pada kurangnya optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset karena tidak diperolehnya nilai kemanfaatan yang seimbang dengan nilai intrinsik potensi yang terkandung dalam aset itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan sistem manajemen aset dari mulai perencanaan, pemanfaatan, evaluasi dan monitoring terhadap aset daerah. Dari hasil wawancara memang ada beberapa Kendala pada pengelolaan aset gedung dan/atau bangunan serta aset-aset pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur, serta pemerintah dan dinas terkait sudah dan sedang berupaya untuk mengoptimalkan aset-aset tersebut walaupun masih banyak mengalami kesulitan-kesulitan yang dihadapi, dan juga pemerintahan sekarang juga sudah mengikuti perkembangan zaman yaitu dengan cara membuat aplikasi informasi SIPORAKOTIM, agar lebih mudah kedepannya.
Peran APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau atas Proses Penyaluran, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Analisis terhadap Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Fahrurrazi Fahrurrazi; Ichsan Anwary
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dapat diartikan sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui dan menganalisis bagaimana peran APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau atas proses Penyaluran, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, dan 2) Mengetahui Langkah-Langkah Efektif APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengawasan atas proses penyaluran, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosioligis dengan metode penelitian hukum normatif-empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, wawancara dan observasi. Dari hasil analisis data ditemukan bahwa peran APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam proses penyaluran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau belum optimal dan belum sesuai permendagri nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau tidak melakukan monitoring dalam proses penyaluran keuangan desa. Pemeriksaan yang dilakukan APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau lebih menekankan pada pemeriksaan yang sifatnya regular daripada pengawasan yang sifatnya pembinaan seperti sosialisasi, pendidikan dan pelatihan. Adapun Langkah efektif APIP dalam rangka optimalisasi dalam pengawasan keuangan desa yaitu dengan mengupayakan penambahan pegawai, anggaran, dan peningkatan kompetensi pegawai sehingga APIP diharapkan mampu melaksanakan kegiatan pembinaan dan early warning system
Pendaftaran Tanah Secara Sistematis di Kabupaten Kotawaringin Timur Dita Tatiana Putri*; Ichsan Anwary; Yulia Qamariyanti
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.28850

Abstract

Kompleksnya masalah pendaftaran tanah menjadi salah satu pokok perhatian pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan berupaya untuk percepatan pendaftaran tanah dengan berbagai program/proyek. Program terbaru saat ini adalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan program tersebut diharapkan mampu menanggulangi sengketa terhadap tanah yang belum didaftarkan. Penelitian ini membahas upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur agar masyarakat mendaftarkan tanah dengan upaya pendaftaran tanah sistematis lengkap, serta sengketa apa saja yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur berkenaan dengan tanah belum terdaftar dan cara menyelesaikan sengketa tersebut. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat preskriptip. Hasil penelitian ini, Pertama, upaya yang dilakukan pemerintah agar masyarakat mendaftarkan tanahnya adalah dengan pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (RPONA) dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kedua, upaya penyelesaian sengketa yang terjadi adalah dengan negosiasi dan mediasi.
Co-Authors Ahmad Fadhiel Ahmad Fikri Hadin Ahmad Fikri Hadin Dimas Purnama Putra Dita Tatiana Putri* Dwian Abdi Dewantara* Fahrurrazi Fahrurrazi Mirza Satria Buana Muhammad Erfa Redhani Muhammad Hadin Muhjad, Muhammad Hadin Pujo Sriwanto Rusma Wahyudi Yulia Qamariyanti