<![CDATA[Fenomena korupsi di era modern telah mencapai eskalasi yang mengkhawatirkan, di mana praktik rasuah tidak lagi sekadar dipandang sebagai anomali perilaku individu, melainkan telah bermutasi menjadi patologi sosial yang terintegrasi secara sistemik dalam struktur birokrasi dan politik. Meskipun penguatan instrumen hukum formal melalui regulasi yang represif dan pembentukan lembaga ad hoc terus diupayakan secara masif, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sering kali mengalami stagnasi kronis. Hal ini mengindikasikan adanya "ruang kosong" etis dan sosiologis yang tidak tersentuh oleh pendekatan legal-positivistik yang cenderung kaku dan administratif. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara komprehensif bagaimana revitalisasi tradisi lokal dan kearifan budaya Nusantara dapat diaktivasi kembali sebagai benteng pertahanan moral di tengah gempuran arus modernitas yang cenderung individualistis, kompetitif, dan materialistis. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi literatur mendalam serta analisis diskursus terhadap etika tradisional di berbagai wilayah Indonesia, penelitian ini memetakan kembali nilai-nilai luhur yang selama ini terpinggirkan oleh narasi kemajuan global. Hasil analisis menunjukkan bahwa akar kegagalan pemberantasan korupsi terletak pada diskoneksi antara identitas kultural masyarakat dengan sistem hukum formal yang dianggap sebagai entitas asing. Tradisi seperti Siri’ na Paccé, Maja Labo Dahu, dan Pi’il Pesenggiri menawarkan mekanisme kontrol sosial melalui shame culture (budaya malu) yang memiliki daya tekan psikologis lebih signifikan dibandingkan sanksi pidana penjara.]]>
Copyrights © 2026
