<![CDATA[Pesatnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia membawa tantangan hukum baru, terutama terkait maraknya peredaran barang palsu (product counterfeit) yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi urgensi tanggung jawab hukum penyelenggara marketplace terhadap peredaran produk tersebut dalam perspektif perlindungan konsumen. Meskipun regulasi telah tersedia, terdapat research gap mengenai batasan tanggung jawab nyata platform di balik kebijakan safe harbor, terutama pasca pemutakhiran regulasi siber terbaru. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan deskriptif analitis untuk membedah sinkronisasi antara UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa penyedia platform tidak dapat sepenuhnya lepas tangan dan memiliki tanggung jawab hukum preventif untuk memverifikasi entitas penjual serta menyediakan mekanisme ganti rugi yang efektif. Namun, efektivitas pengawasan masih menghadapi kendala sinkronisasi antara kebijakan internal platform dengan regulasi nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi pengawasan ketat, perlindungan data, dan edukasi konsumen sangat krusial dalam mereduksi risiko transaksi di era digital. Disarankan adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan penyelenggara platform untuk memperkuat kepastian hukum dan menjamin hak-hak konsumen secara komprehensif.]]>
Copyrights © 2026
