<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengembangkan model tata kelola PPP/KPBU dalam pembangunan infrastruktur IKN dengan menekankan dimensi pengaturan kelembagaan (governance arrangements) dan kapabilitas institusional. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai megaproyek nasional menghadirkan tantangan tata kelola yang kompleks, khususnya dalam pembiayaan dan pengelolaan infrastruktur melalui skema Kemitraan Pemerintah dengan Badan Usaha (PPP/KPBU). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan menganalisis data empiris berupa dokumen kebijakan, regulasi, laporan resmi, hasil observasi, serta diskusi kelompok terarah (FGD). Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak NVivo 14 untuk pengodean tematik dan VOSviewer untuk pemetaan jaringan pengetahuan dan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola PPP/KPBU di IKN tidak bersifat hierarkis tunggal, melainkan berbentuk jaringan kebijakan kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, Otorita IKN, pemerintah daerah, sektor swasta, serta aktor pendukung dan masyarakat sipil. Model yang dikembangkan menegaskan bahwa keberhasilan PPP/KPBU sangat ditentukan oleh kapabilitas kelembagaan yang mencakup legitimasi, kapasitas, dan kepercayaan antar-aktor. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan literatur governance PPP melalui pengembangan model tata kelola berbasis kapabilitas institusional, sementara secara praktis memberikan kerangka kebijakan bagi pengelolaan PPP/KPBU dalam megaproyek pembangunan di Indonesia.]]>
Copyrights © 2026
