<![CDATA[Konflik antara manusia dan satwa liar merupakan isu yang kompleks. Konflik ini dipicu oleh deforestasi, ekspansi lahan perkebunan, serta menurunnya populasi mangsa alami harimau, yang mendorong spesies ini keluar dari habitat aslinya dan meningkatkan interaksi negatif dengan manusia. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sebagai perwakilan pusat di tingkat daerah sebagai pelaksana teknis kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa, imeplementasi kebijakan penanggulangan konflik antara manusia dan harimau di Kabupaten Siak belum terlaksana dengan optimal, karena masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sumber daya, tidak berjalannya tim penanggulangan konflik manusia dengan satwa liar dan belum signifikannya penurunan kasus konflik antara manusia dan satwa liar di Kabupaten Siak dalam beberapa tahun terakhir.]]>
Copyrights © 2026
