<![CDATA[Bencana lumpur Lapindo menunjukkan permasalahan keruangan akibat ketidaktepatan delineasi wilayah terdampak dalam Peta Area Terdampak (PAT). Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana bias dalam penetapan batas wilayah memengaruhi penentuan korban dan memunculkan viktimisasi tersembunyi, serta implikasinya bagi tata kelola bencana. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen kebijakan dan tinjauan pustaka, diperkuat dengan triangulasi data. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan pengaliran lumpur ke Kali Porong (Perpres No. 14 Tahun 2007) memicu perluasan dampak secara spasial, ditandai tingginya kadar zat berbahaya yang terkandung pada sepanjang aliran sungai yang berdampak pada kesehatan dan mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai. Delineasi PAT yang bersifat administratif tidak mampu menangkap dinamika tersebut, sehingga menghasilkan bias penetapan korban dan viktimisasi tersembunyi lintas wilayah. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa diperlukan pendekatan perencanaan wilayah berbasis analisis geospasial. Rekomendasi mencakup integrasi keadilan spasial-lingkungan, pengakuan korban lintas wilayah, dan evaluasi dampak jangka panjang.]]>
Copyrights © 2026
