<![CDATA[Penelitian ini menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari perspektif pembangunan ekonomi nasional. UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak utama perekonomian Indonesia, namun masih menghadapi permasalahan kredit macet yang berdampak pada keberlanjutan usaha, stabilitas perbankan, dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas, efisiensi, responsivitas, serta dampak dan kesesuaian kebijakan penghapusan piutang macet UMKM terhadap tujuan pembangunan ekonomi nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menelaah keterkaitan antara regulasi, kondisi empiris UMKM, dan prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP No. 47 Tahun 2024 bersifat responsif dan berorientasi pada penguatan UMKM melalui pengurangan beban utang dan peningkatan akses pembiayaan. Namun demikian, efektivitas dan efisiensinya masih terbatas oleh ketentuan Pasal 4 yang tidak menghapus hak tagih secara final serta Pasal 12 yang membatasi nilai penghapusan piutang. Kebijakan ini memberikan dampak positif berupa peningkatan likuiditas UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan dorongan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan moral hazard dan ketidaktepatan sasaran. Secara keseluruhan, kebijakan ini sejalan dengan prinsip demokrasi ekonomi dan tujuan negara, meskipun memerlukan pengawasan implementasi yang ketat.]]>
Copyrights © 2026
