cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Dian Mawardi
Contact Email
yptbkalsel@gmail.com
Phone
+6285654963323
Journal Mail Official
yptbkalsel@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pematon No.10 Komplek Pembangunam I RT.18 RW.02 Banjarmasin Barat, Kode Pos 70116
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Published by Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian Kalimantan Selatan
ISSN : -     EISSN : 29853656     DOI : https://doi.org/10.71456/sultan
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial adalah Jurnal yang memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 93 Documents
 1   2   3   4   5 
Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Magfiroh; Nahdhah; Munajah
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v1i1.142

Abstract

Konflik permasalahan tentang kawin siri yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Petugas Pencatat Nikah (PPN), pernikahan model ini dilangsungkan secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, rahasia dan tertutupdari publikasi dan hal inilah yang berdampak terhadap dampak terhadap anak karena anak dari hasil nikah siri yang tidak tercatat pada instansiyang berwenang cenderung mengalami kesulitan manakala harus berhubungan dengan birokrasi dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu perlindungan negara terhadap perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kedudukan perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (Library Research). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa perlindungan negara terhadap perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan hak istri dan anak yang dapat diberikan ialah hanya hak pengakuan biologis saja tanpa adanya hak keperdataan yang menyertainya dengan tidak ada konsekuensi apapun yang melekat Bahwa keberadaan SPTJM tidak menyebabkan adanya penambahan akibat hukum bagi anak yang bersangkutan, kecuali apabila telah adanya penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa anak tersebut memang memiliki ayah biologis dengan pembuktian DNA Dan kedudukan perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam penerbitan Akta Kelahiran Anak Dari Pernikahan Siri di Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil dilakukandengan SPTJM bagi keluarga nikah siri yang memiliki Kartu Keluarga untuk membuat akta anak sehingga nama ayah biologis dan nama ibu biologis dapat dicantumkan, namun yang membedakannya ialah ditambahkan frasa“yang perkawinannya belum dicatatkan.
Urgensi Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Digital Dalam Pemenuhan Hak Privasi Di Indonesia Hanafi
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v1i1.143

Abstract

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang peneliti angkat, maka fokus kajian dalam artikel ini pertama adalah terkait dengan konsep perlindungan data pribadi pada sistem digital dalam menjamin keamanan data sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat di Indonesia, kemudian yang kedua adalah bentuk instrumen hukum perlindungan data pribadi pada sistem digital tersebut saat ini di Indonesia. Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi dunia Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Hukum Teknologi Informasi secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat untuk kepentingan pengembangan Ilmu Hukum dan Hak Asasi Manusia kedepan dan dapat menjadi sumber refensi bagi para peneliti selanjutnya, khususnya mengenai Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua kalangan praktisi hukum terutama sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dan aparat penegak hukum. Kemudian sebagai bahan masukan terhadap pihak-pihak terkait dalam proses pembuatan produk hukum dan emplementasinya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama adalah perlindungan terhadap data pribadi sebagai hak privasi merupakan bagian dari Hak Konstitusional warga negara dimana negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan. Kedua, instrumen hukum perlindungan data pribadi dilakukan melalui upaya hukum, pengawasan sehingga hak-hak warga masyarakat yang bersifat privasi benar-benar dapat diakomodir dengan baik dan dalam penegakan hukumnya harus berpihak kepada kepentingan korban.
Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Gender Faralita, Ergina
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v1i1.160

Abstract

Konsep kepemimpinan dalam Islam menjadi perdebatan antara ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarangnya berdasarkan dengan dalil-dalil baik dalam Al-Quran ataupun Hadis. Perbedaan pendapat juga dilahirkan dari kondisi sosial masyarakat yang masih menyatakan bahwa laki-laki lebih baik ketika menduduki jabatan kepemimpinan di luar rumah sedangkan perempuan tugasnya adalah di dalam rumah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian ini mengkaji pendapat para ahli hukum Islam tentang konsep kepemimpinan perempuan. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui hukum menjadikan perempuan sebagai pemimpin dan apa landasan yang melatarbelakangi diperbolehkan dan dilarang perempuan menjadi pemimpin. Hasil penelitian menyatakan bahwa Islam tidak melarang perempuan menduduki jabatan sebagai pemimpin sebab Al-Quran menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan dipersamakan kedudukan dihadapan Allah Swt. Adapun hadis yang melarang perempuan untuk menjadi pemimpin hanya dikhususkan pada kasus persia yang mana anak perempuan yang dijadikan pemimpin tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk memimpin negaranya. Jadi selama perempuan mempunyai kemampuan untuk memimpin tidak masalah baginya untuk menduduki jabatan kepemimpinan
Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ningsih Haryadi, Suciati; Septarina , Muthia; Salamiah
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan hukum pernikahan dini sering kali berpotensi pada kasus perceraian dikarenakan kurangnya kesiapan mental dan emosional pasangan yang menikah pada usia dini karena beberapa faktor, seperti kehamilan di luar nikah yang tidak dapat dipungkiri diakibatkan kebiasaan pacaran pada usia remaja sering melakukan pergaulan bebas dan mengakibatkan kehamilan diluar nikah, dan faktor ekonomi, dan rendah nya tingkat Pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (Library Research). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa tinjauan yuridis terhadap pernikahan dini dalam hukum perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan apabila terjadi pelanggaran batas usia perkawinan pasal 7 ayat (1) yang ditentukan maka diperlukan pengetatan dispensasi pernikahan pada usia dini dan diberikan sanksi apabila melanggar batas usia. Perkawinan usia dini disebabkan beberapa faktor yang sifat mendesak untuk melangsungkan perkawinan jika belum mencapai umur 19 tahun, namun sebaliknya ketika usia yang mau menikah telah cukup dan lewat 19 tahun untuk melakukan pernikahan sebagai bentuk upaya perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mencegah terjadinya angka pernikahan usia dini yang tinggi dan upaya perlindungan hukum terhadap anak akibat pernikahan dini berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan batas usia ideal dalam melangsungkan perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) tentang Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Maka pemerintah sudah tepat mengatur tentang batas usia perkawinan agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang perlindungan anak.
Perekonomian Keluarga Sebagai Alasan Perceraian Studi Analisis Maqasidh Syariah Hamdi, Fahmi; Muthiah, Aulia
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah perekonomian keluarga adalah masalah yang menjadi alasan untuk melaksanakan perceraian, sebab kewajiban nafkah itu menjadi tanggungan suami namun pada beberapa kasus dalam pernikahan kewajiban ini beralih posisi kepada istri. Perceraian dalam Islam adalah perkara yang dibencioleh Allah Swt, akan tetapi jika masalah perekonomian menjadi sumber pertengkaran yang berkelanjutan tentunya ada analisis yang berbeda dalam perspektif teori maqasidh syari’ah Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang menjadikan sumber-sumber hukum berupa Al-Quran, hadis dan Kompilasi Hukum Islam sebagai bahan dasar untuk menjawab isu hukum yaitu perceraian dengan alasan perenomian keluarga. Objek penelitian menggunakan pendekatan analisis yuridis dengan menggunakan teori maqasidh syariah sebagai pisau analisisnya. Hasil penelitian menyatakan bahwa Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian harus menyebutkan suatu alasan syar’i yang mana salah satunya adalah masalah perekonomian keluarga. Dinyatakan sah sebab Islam mewajibkan suami sebagai kepala keluarga untuk menafkahi anak dan istrinya dengan berdasarkan kemampuan suami tersebut. Analisis maqasidh syariah tentang perceraian dengan alasan permasalahan perekonomian keluarga menyatakan bahwa unsur kemudharatan dimana pasangan suami istri tidak dapat melakukan pemeliharaan unsur dharuriyat terkait dengan pemeliharaan agama, harta dan jiwa. Maka dengan ketiga unsur ini masalah perekonomian dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk melakukan perceraian.
Implikasi Politik Dumping Jepang Dalam Dimensi Hukum Dagang Internasional Zakariya, Hafid; Yusufa , Elshafira Dinia; Javier Qais, Arkan Ghazy
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jepang, China, dan Singapura adalah Negara yang pertama kali menggunakan politik dumping. Jepang adalah negara yang paling awal menggunakan politik dumping. Dumping merupakan sistem penjualan barang di pasaran luar negeri dalam jumlah banyak dengan harga yang rendah sekali dengan tujuan agar harga pembelian di dalam negeri tidak diturunkan sehingga akhirnya dapat menguasai pasaran luar negeri dan dapat menguasai harga kembali. Politik dumping sangat mempengaruhi perekonomian di suatu negara karena praktik tersebut dianggap tidak fair. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif mengunakan metode kualitatif, yakni mensistematikan data menjadi kalimat yang runut, efektif, logis, tidak bertumpukan serta runut, sehingga untuk memahami hasil analisis dan interpretasi data akan lebih mudah. Hasil penelitian menyatakan bahwa impilikasi politik dumping berakibat meningkatnya angka tingkat produksi, adanya penyebaran pendapatan, dan adanya kompetensi pada perdagangan internasional. Upaya penanggulangan politik damping agar masyarakat indonesia tidak tertinggal dalam persaingan perdagangan internasional yaitu dengan cara upaya prepentif dan upaya represif.
Penerapan Rule Of Law Dalam Praktik Hukum Di Indonesia Wahdah, Wahdah
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aturan hukum menjelaskan bahwa seseorang diatur berdasarkan aturan yang sudah diterima dan disepakati bukan berdasarkan tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa. Aturan tersebut harus bersifat jelas, umum, transparan, pasti, dan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Perkembangan zaman menyebabkan hukum yang ada di masyarakat harus menyesuaikan perubahan masyarakat. Sudah sepatutnya masyarakat dan para sektor hukum saling berinteraksi agar hukum yang ditetapkan berjalan sesusai tujuannya. Pengabaian terhadap hukum dapat mengakibatkan adanya masalah serius yang berakibat pada ketidakadilan di masyarakat, sedangkan tujuan dari hukum itu sendiri adalah mewujudkan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. berangkat dari permasalahan tersebut beberapa tokoh mengusulkan beberapa teori hukum di antaranya rule of law. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yaitu menelaah beberapa pendapat para tokoh terkait konsep rule of law kemudian dianalisis dan direlevansikan dengan praktik hukum di Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan konsep dari rule of law serta mendeskripsikan penerapannya dalam praktik hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Rule of Law dalam gagasan Albert Venn Dicey memiliki tiga prinsip; supremacy of law yaitu menolak keras tindakan kesewenang-wenangan dari pemerintah, equality before the law yaitu kedudukan yang sama di depan hukum, dan due process of law yaitu terjaminnya hak-hak masyarakat, tujuan utama dari konsep rule of law yaitu mengusung keadilan bagi semua masyarakat, siapa saja memiliki kesamaan di mata hukum. Prinsip yang ada dalam rule of law di Indonesia sudah diterapkan, Hanya saja dalam konsepnya Indonesia mempunyai khas tersendiri yaitu “Cita Negara Pancasila” yang hal tersebut sangat penting dalam praktik kepemerintahan Indonesia yang adil.
Interpretasi Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2531/Pdt.G/2022/Pajt) Zulhidayat, Muhammad
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Isu harta gono gini sangat banyak diperbincangkan, terutama terkait pembagian harta gono gini. Banyak pihak tidak setuju dengan keputusan pengadilan. Aturan dari Mahkamah Agung menyatakan bahwa pihak suami dan istri sama dengan 50%. Bagaimana hakim di tingkat Pengadilan Agama mengimplementasikan aturan Mahkamah Agung dalam mengadili. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Hakim. Dengan mengabaikan aturan 50% bagi masing-masing pihak, Dalam putusan yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan nomor perkara 2531/Pdt.G/2022/PAJT, Hakim memutuskan bahwa 70% harta gono gini diperoleh pihak istri, sedangkan suami memperoleh 30%. Hal ini karena dalam pertimbangan Hakim suami tidak bekerja selama perkawinan, dan nafkah selama ini tidak diberikan oleh suami kepada istri, sehingga Hakim berpendapat bahwa 70% dari harta tersebut harus diberikan kepada pihak istri. Adapun Nasihat yang dapat diberikan hendaknya lebih jelas bagaimana pembagian Harta Gono Gini agar tidak menimbulkan multitafsir bagi Hakim yang menangani perkara tersebut.
Penyelesaian Sengketa Merek Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/Pn Niaga Mdn Dan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/Pn Niaga Sby) Nahdhah
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa terhadap merek di Indonesia kerap terjadi yangmana satu perusahaan melayangkan gugatan atas sengketa merek dagang. Dalam hal ini terdapat dua putusan pengadilan yang berbeda yaitu PUTUSAN NOMOR 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn dan PUTUSAN NOMOR 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby tentang sengketa merek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode penelitian normatif dengan cara menganalisa dua putusan pengadilan. Hasil dari penelitian ini yaitu Penyelesaian sengketa merek di Indonesia sudah diatur pada Undang-Undang Merek sebagaimana bentuk perlindungan pemerintah dan kepastian hukum. Dalam rangka perlindungan hukum maka prinsip yang dipakai yaitu prinsip perlindungan hukum hak merek menggunakan prinsip first to file (pendaftaran pertama kali). Berdasarkan prinsip tersebut perkara antara kedua belah pihak dimenangkan oleh pihak yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu.
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu Xiv/2016 Pencantuman Kepercayaan Kaharingan Pada Kartu Identitas Penduduk Di Kabupaten Murung Raya Hasan, Ahmadi; Faralita, Ergina; Sosano, Diki
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v1i1.195

Abstract

Data kependudukan memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, penegakkan hukum, pencegahan kriminal, penegakkan demokrasi, pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi akan memberikan dampak positif bagi pemberi dan pengguna layanan data dan dokumen kependudukan, baik bagi instansi pemerintah maupun pihak swasta. Percepatan cakupan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahiran merupakan upaya pemerintah dalam pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta pengelolaan data kependudukan bagi instansi pengguna di berbagai tingkat kepentingan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), dengan meneliti keadaan serta fenomena lebih jelas mengenai situasi yang terjadi dilapangan. Pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam penulisan nama Agama Kaharingan pada kolom agama Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebelum putusan MK Nomor 97/PUU XIV/2016 adalah “dikosongkan” atau “memilih salah satu dari enam agama resmi yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu sebagai isinya”. Kemudian penulisan nama agama Kaharingan pada kolom agama Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesudah disahkannya putusan MK Nomor 97/PUU XIV/2016 adalah dituliskan dengan isian “Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa” akan tetapi masyarakat tetap menggunakan aturan lama yakni dengan isian agama Hindu. Dalam penuturan Responden mereka tidak keberatan kalau agama Kaharingan diintegrasikan ke dalam Agama Hindu, kemudian untuk keterangan agama pada KTP oleh responden yang beragama Kaharingan Mereka tetap memilih dengan keterangan agama Hindu, serta masyarakat Kaharingan yang dijadikan sebagai responden ketiganya masih mengharapkan bahwa agar agama Kaharingan bisa dituliskan pada kolom agama KTP sebagaimana enam agama resmi.

Page 1 of 10 | Total Record : 93

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2025): Juli-Desember 2025 Vol 3 No 1 (2025): Januari-Juni Vol 2 No 2 (2024): Juli -Desember 2024 Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023 Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023