<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sanksi administratif terhadap calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang melakukan maladministrasi dalam pengisian daftar riwayat hidup kepegawaian di Kabupaten Timor Tengah Utara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang mengkaji norma hukum serta praktik penerapannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maladministrasi terjadi dalam berbagai bentuk yang dapat diklasifikasikan menjadi pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Sanksi yang diterapkan meliputi perbaikan administratif, pembatalan berkas, hingga pembatalan kelulusan PPPK. Selain itu, penelitian ini juga menemukan faktor penyebab maladministrasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, seperti kurangnya pemahaman tentang administrasi dan adanya manipulasi dokumen. Penerapan sanksi tersebut mencerminkan asas legalitas, proporsionalitas, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meskipun masih terdapat kelemahan dalam hal pengawasan.]]>
Copyrights © 2026
