<![CDATA[Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk menganalisis problematika yuridis penerapan diversi terhadap anak residivis kasus pencurian ringan serta mengkaji urgensi pengaturan batasannya demi mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan. Masalah difokuskan pada adanya disharmoni norma antara syarat diversi dalam Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang melarang diversi bagi pengulangan tindak pidana dengan praktik penyelesaian perkara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang lebih berorientasi pada batasan nilai kerugian materiil di bawah standar tindak pidana ringan. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Gustav Radbruch tentang kepastian hukum untuk membedah kekosongan norma yang terjadi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan literatur hukum terkait, kemudian dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan batasan tegas mengenai frekuensi pemberian diversi bagi anak residivis pencurian ringan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan hilangnya efek edukasi bagi pelaku, sehingga diperlukan pengaturan teknis yang secara spesifik membatasi pemberian diversi agar tercipta keseimbangan proporsional antara perlindungan kepentingan terbaik anak dan rasa keadilan bagi korban serta masyarakat.]]>
Copyrights © 2026
