<![CDATA[Digitalisasi media telah menghadirkan perubahan mendasar dalam ekosistem pers nasional, namun kerangka hukum yang ada belum mampu mengimbangi perkembangan tersebut secara memadai. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara yuridis normatif sejauhmana hukum positif Indonesia memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers di tengah gelombang transformasi digital yang terus berlangsung. Menggunakan pendekatan statute, konseptual, dan komparatif, kajian ini menelaah berbagai instrumen regulasi yang relevan, meliputi UU Pers, UU Information and Technology, UU Pelindungan Data Pribadi, serta UU Penyiaran. Hasil kajian mengungkapkan tiga persoalan utama: pertama, UU No. 40 Tahun 1999 memuat kekosongan norma yang signifikan karena tidak mengakomodasi realitas media daring; kedua, terjadi disharmoni regulasi antarundang-undang yang melahirkan chilling effect bagi kalangan jurnalis; ketiga, fragmentasi kewenangan kelembagaan antara Dewan Pers, Kominfo, dan KPI memperdalam ketidakpastian hukum. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan revisi menyeluruh UU Pers, harmonisasi regulasi berbasis prinsip lex specialis, penguatan kewenangan quasi-yudisial Dewan Pers, serta penerapan human rights-based approach sebagai landasan pembentukan regulasi pers yang adaptif dan progresif.]]>
Copyrights © 2026
