<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kriminal dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia serta mengkaji kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kebijakan kriminal dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Kebijakan tersebut mencakup pendekatan penal berupa perluasan kriminalisasi dan pemberatan sanksi pidana, serta pendekatan non-penal melalui upaya pencegahan seperti deradikalisasi dan kontra-radikalisasi. Selain itu, kebijakan ini juga didukung oleh peran lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam mengoordinasikan strategi penanggulangan terorisme. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut, antara lain adanya norma hukum yang berpotensi multitafsir, belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia, serta tantangan perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh jaringan terorisme. Selain itu, faktor rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya radikalisme juga menjadi hambatan dalam upaya pencegahan. Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan kebijakan kriminal melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi koordinasi antar lembaga, serta peningkatan peran masyarakat dalam upaya pencegahan terorisme agar penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia dapat berjalan lebih efektif.]]>
Copyrights © 2026
