<![CDATA[Pemilihan Umum merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemilihan wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan secara konstitusional. Penyelenggaraan Pemilu memerlukan dukungan anggaran yang besar serta pengelolaan keuangan publik yang akuntabel, transparan, dan efisien. Di Indonesia, pengelolaan anggaran Pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk di tingkat daerah seperti KPU Kabupaten Way Kanan. Mengingat anggaran Pemilu bersumber dari dana publik, maka pengelolaannya tidak hanya harus sesuai dengan hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan etika dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan anggaran Pemilu di KPU Kabupaten Way Kanan dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengelolaan anggaran telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun secara substantif masih terdapat kelemahan pada aspek efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pengelolaan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip hifẓ al-māl, amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada pendekatan berbasis kinerja, peningkatan transparansi substantif, serta integrasi nilai-nilai syariah agar pengelolaan anggaran menjadi lebih adil, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat.]]>
Copyrights © 2026
