<![CDATA[Penelitian ini bermaksud guna memeriksa perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi e-commerce lintas batas, serta masalah yuridis yang terkait dengannya. Sesuai dengan UU ITE dan KUHPerdata, kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum sah, menurut penelitian hukum normatif yang memakai pendekatan perundang-undangan serta komparatif. Namun, ada beberapa hambatan yang signifikan, seperti fenomena hit and run, klausula baku yang tidak adil, dan kemungkinan informasi pribadi bocor. Prinsip ekstrateritorialitas yang ditetapkan dalam PP No. 80 Tahun 2019 memperkuat perlindungan hukum bagi pelaku usaha asing yang beroperasi di pasar domestik. Singkatnya, untuk memastikan kepastian hukum, keadilan prosedural yang cepat, dan ekosistem ekonomi digital yang berkelanjutan, sangat penting untuk membangun mekanisme penyelesaian sengketa online (ODR) dan menyesuaikan undang-undang nasional dengan standar internasional seperti Undang-Undang Model UNCITRAL.]]>
Copyrights © 2026
