<![CDATA[Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak signifikan terhadap keuangan negara serta menghambat pembangunan, termasuk dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan penerapannya dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan hukum, dimana fakta hukum dalam putusan tersebut menunjukkan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian negara, namun hakim hanya menerapkan Pasal 3 dan tidak menerapkan Pasal 2. Ketidaksesuaian ini dipengaruhi oleh perbedaan interpretasi hakim, kompleksitas pembuktian, serta kecenderungan penggunaan pasal yang lebih mudah dibuktikan. Dampak yang ditimbulkan meliputi ketidakpastian hukum, melemahnya efek jera, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam penerapan hukum guna mewujudkan penegakan hukum yang adil dan efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.]]>
Copyrights © 2026
