JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik
Volume 2 Number 2, December 2016

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLPBK) DI KOTA AMBON

Mohammad Arsad Rahawarin (FISIP Universitas Pattimura Ambon Poka Ambon)



Article Info

Publish Date
15 Dec 2016

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penataan lingkungan pemukimanberbasis komunitas (PLPBK) di Kota Ambon. Penelitian ini menggunakan pendekatandeskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Indikator Input berupaketersediaan sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untukmelaksanakan kebijakan penataan permukiman berupa Program Penataan LingkunganPemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) tahun 2016 sudah mencukupi. Demikian puladengan sumber daya manusia yang ikut terlibat dalam kebijakan melibatkan berbagaimacam komponen yakni Dinas PU Propinsi Maluku, Dinas PU Kota Ambon, BadanKeswadayaan Masyarakat dan masyarakat setempat, (2) Indikator Proses berupa efisiensidan efektifitas kebijakan ini telah berhasil mengubah perilaku dan perbaikan kualitas hidupmasyarakat miskin, peningkatan kualitas lingkungan pemukiman dengan cakupaninfrastruktur pemukiman, (3) Indikator hasil berupa pelaksanaan kebijakan penataanpermukiman dalam bentuk program PLPBK di Kelurahan Wainitu dan Kelurahan BatuMerah berlangsung dengan baik karena menghasilkan peningkatan kualitas hidupmasyarakat miskin, membentuk kawasan pemukiman yang sehat serta tingginyapartisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan dan (4) Indikator dampak berupadampak positif yang cukup besar, baik bagi masyarakat sasaran maupun bagi pemerintahdalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Copyrights © 2016






Journal Info

Abbrev

jakpp

Publisher

Subject

Environmental Science

Description

This Journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administrations areas. It covers the administration development, the regional autonomy and bureaucracy, the state apparatus, the decentralisation, the economic and science development, ...